Sukses

28 Negara Antre jadi Pasien IMF, Bahlil: Siapa yang Berani Jamin Dunia Baik-Baik Saja?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap ada 18 negara yang meminta bantuan ke Dana Moneter Internasional (IMF). Menurutnya sudah ada 28 negara lagi yang mengantre untuk tujuan yang sama.

Bahlil mengatakan kenyataan itu jadi salah satu bukti kalau ekonomi dunia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ini juga menyoal anggapan yang diterimanya soal pemerintah menakut-nakuti kondisi ekonomi global.

"Pertama persoalan covid-19, perang ukraina-rusia, persoalan baru dan sekarang sudah ada 18 negara yang sudah masuk pasien IMF, 18 naik jadi 28 negara yang sudan antre dan dampaknya kemana-mana," ujarnya dalam Rilis Survei Nasional Proyeksi Ekonomi Politik Nasional di YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

Bahlil menyayangkan ada pihak-pihak yang menilai pemerintah menakut-nakuti kalau kondisi ekonomi global sedang tidak baik. Baginya, informasi yang disampaikan adalah satu cara untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.

"Pemerintah tak pernah menakut-nakuti siapapun, jadi jangan ada 1 pemikiran, persepsi bahwa ketika pemerintah menyampaikan kondisi ekonomi global itu kaitannya menakut-nakuti. Justru pemerintah menyiapkan segala sesuatu alternatif ketika kondisi-kondisi ini terjadi," paparnya.

"Tunjukan kepada saya yang bisa menjamin, pakar ekonomi siapa atau tokoh siapa yang bisa menjamin kondisi ekonomi global akan baik-baik saja? Kenapa semua lembaga dunia mengatakan bahwa ekonomi global tidak dalam kondisi yang baik-baik saja atau gelap, lembaga keuangan dunia pun menyatakan demikian dan itu ada dasarnya," sambung Bahlil.

Berbagai proyeksi dari lembaga internasional termasuk jumlah pasien IMF tadi, menurut Bahlil sudah cukup jadi bukti kalau ekonomi dunia sedang dalam kondisi krisis. Mengacu data-data tadi, Bahlil menekankan kalau itu merupakan hal yang objektif.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Berfikir Objektif

Lebih lanjut, Bahlil menyebut kalau dalam kondisi ini, setiap pihak perlu melihat setiap sisi secara objektif. Sehingga, bisa mengambil keputusan secara bijak.

"Apakah kondisi ini kita kemudian mengatakan kondisi dunia baik-baik saja? Jangan ajak pemerintah untuk berfikir tidak objektif dong. Kadang-kadang aku bingung, kita berfikir fair dibilang nipu, Kita berfikirnya nipu dia bilang tambah tipu lagi," tegas Bahlil.

"Jadi aku gak ngerti cara berpikir begini. Jadi menurut aku untuk jadi orang fair harus objektif begitu, tetapi indonesia punya secercah harapan dalam membawa ekonomi kesepan," tambahnya.

Dia lantas menyampaikan kalau kondisi ekonomi Indonesia masih akan terus tumbuh. Menurut Bahlil, pertumbuhan ekonomi nasional bakal lebih baik jika dibandingkan banyak negara lain.

Namun, kondisi ini perlu dilanjutkan dengan aksi kepemimpinan negara dengan karakteristik yang baik. Baginya kualitas pemimpin turut menentukan nasib ekonomi Indonesia.

"Saya optimis indonesia kedepan akan baik. Dengan catatan tahun depan itu ahun politik. Saya tidak menjamin kalau pemimpin kedepan yang tidak punya legacy baik yang bisa menyelamatkan ekonomi nasional kita, ekonomi kepemimpinan, leadership," bebernya.

 

3 dari 4 halaman

Ekonomi Global Kata Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023, di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Jokowi mengatakan tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju, di mana 3 tahun pertama Indonesia dan dunia dihadapkan pada tantangan Pandemi Covid-19 yang sungguh luar biasa.

Indonesia dapat menangani pandemi dan mengelola dampak secara sangat baik dibandingkan banyak negara di dunia. APBN menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan.

"Perlu saya ingatkan kembali, keadaan sekarang ini, utamanya ekonomi global memang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi," ujar Jokowi dilansir dari keterangan Kemenkeu, Kamis (1/12/2022).

Menurut Presiden tanpa bisa dirediksi dan dihitung maka Indonesia harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada.

"Oleh karena itu, strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan," tegas Presiden saat menyampaikan arahannya.

 

4 dari 4 halaman

DIPA

Jokowi menegaskan DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, di tengah kondisi melandainya kasus Covid-19. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pihak legislatif.

"Di dalam merumuskan kebijakan dan respon APBN di dalam situasi yang sungguh luar biasa ini dan juga untuk memulihkan ekonomi, dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat sungguh luar biasa," kata dia.

"Hal ini menghasilkan APBN yang responsive, tepat, fleksibel namun tetap efektif dan akuntabel di dalam menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu pandemi dan konsekuensinya, serta mengawal dan mempercepat proses pemulihan ekonomi yang sangat kompleks dan menghadapi gejolak-gejolak ekonomi global baru yang menantang saat ini," ungkap Menkeu dalam laporannya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS