Bahlil Buka Suara Soal Potensi Pembengkakan Subsidi Energi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan potensi kenaikan subsidi energi 2027 imbas fluktuasi harga minyak dunia dan penyesuaian nilai tukar rupiah.

Diterbitkan 31 Agustus 2026, 20:00 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengibaratkan fluktuasi harga minyak dunia bagaikan penyakit malaria. Atas dasar itu, ia menyebut adanya potensi pembengkakan beban subsidi energi Indonesia.

Bahlil menjelaskan bahwa analogi tersebut bukan tanpa alasan. Dinamika geopolitik di Timur Tengah serta ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi memicu ketidakpastian harga minyak dunia.

“Kondisi global dan konflik yang terjadi masih sulit diprediksi kapan berakhirnya. Saya menganalogikan harga minyak dunia ini seperti penyakit malaria: pagi terasa sembuh, sore bisa kambuh lagi. Jadi, kita tidak pernah tahu pasti,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR, Senin (31/8/2026).

Pemerintah telah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 75 per barel dalam RAPBN 2027. Sementara itu, subsidi tetap minyak solar dipatok sebesar Rp 1.000 per liter, dan alokasi subsidi listrik diusulkan mencapai Rp 117,84 triliun.

Pagu subsidi listrik tersebut meningkat dibanding alokasi APBN 2026 sebesar Rp 100,83 triliun, serta lebih tinggi dari realisasi tahun 2025 yang tercatat Rp 87,46 triliun.

Bahlil menambahkan, nilai subsidi dapat kembali membengkak jika harga minyak dunia terus melonjak. Kendati demikian, ia berharap kondisi pasar dan nilai tukar dapat beradaptasi dengan lebih baik ke depannya.

“Usulan subsidi listrik pada RAPBN 2027 sebesar Rp 117,84 triliun memperhitungkan asumsi ICP US$ 75 per barel, nilai tukar Rp 17.500 per US$ 1, dan tingkat inflasi 2,5%. Jika asumsi ICP naik menjadi US$ 80 per barel, tentu ada potensi penambahan subsidi. Kita berharap nilai tukar rupiah tidak terlalu banyak terkoreksi,” tutur Bahlil.

 

Proyeksi Subsidi Energi 2027

Kenaikan asumsi ICP dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipastikan bakal memperbesar alokasi anggaran subsidi energi pada 2027.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menjelaskan bahwa besaran anggaran subsidi sangat bergantung pada dinamika harga minyak mentah internasional serta volume kuota yang ditetapkan.

"Besaran subsidi sangat bergantung pada variabel kuota, pergerakan ICP, dan indikator makro lainnya," kata Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Pengaruh Nilai Tukar

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2027 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, asumsi ICP sebesar US$ 75 per barel mengalami kenaikan dibanding target APBN 2026 di level US$ 70 per barel.

Selain harga minyak, asumsi nilai tukar rupiah disesuaikan menjadi Rp 17.500 per US$ 1, atau melemah Rp 1.000 dibanding asumsi makro APBN 2026.

"Nilai tukar sangat memengaruhi total nilai subsidi. Usulan alokasi ini tentu dibahas secara lintas kementerian, termasuk bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas," tambah Erani.

 

Pembahasan Bersama DPR

Meskipun proyeksi pagu subsidi energi dalam RAPBN 2027 diperkirakan melambung hingga Rp 272,9 triliun—naik nyaris Rp 50 triliun dari outlook 2026 sebesar Rp 227,3 triliun—Erani menegaskan bahwa angka tersebut belum final.

Kementerian ESDM dijadwalkan melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) 2027 bersama Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk mematangkan alokasi tersebut.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6