Efek PLTS 100 GW Berpotensi Ciptakan Efisiensi Subsidi Rp 73,9 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp dapat menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp 73,9 triliun setiap tahun.

“Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp 73,9 triliun,” kata Bahlil saat peluncuran dan groundbreaking program PLTS 100 GWp di Bali, Selasa (25/8/2026).

Bahlil mengatakan program PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar US$ 73 miliar atau lebih dari Rp 1.140 triliun. Pemerintah juga memperkirakan program tersebut dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja.

Pemerintah menargetkan program PLTS 100 GWp dapat menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun. Bahlil menyebut penurunan emisi tersebut memiliki potensi nilai ekonomi karbon sekitar Rp 6,31 triliun.

Pada tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking PLTS berkapasitas 5,3 GWp. Pemerintah juga menyiapkan PLTS berkapasitas 1.000 MWp beserta baterai penyimpanan energi di Bali.

Bahlil mengatakan program tersebut akan dilaksanakan secara masif dalam tiga tahun. Pemerintah akan mendorong skema Independent Power Producer (IPP) apabila pengembang menawarkan harga listrik yang kompetitif.

“Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP. Kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat dana APBN,” ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan program PLTS 100 GWp juga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak pada pembangkit listrik. Pemerintah mencatat pembangkit listrik berbahan bakar solar masih memiliki kapasitas sekitar 12,6 GW di Indonesia.

Bahlil memperkirakan penggantian pembangkit berbahan bakar solar dapat menekan impor BBM jenis solar dan meningkatkan penggunaan energi domestik. Khusus Bali, PLTS 1.000 MWp diproyeksikan dapat menghemat konsumsi solar sekitar 0,6 juta kiloliter.

Pemerintah juga akan menggunakan program PLTS 100 GWp untuk memperluas akses listrik ke desa yang belum teraliri listrik. Bahlil mengatakan pemerintah akan mengintegrasikan program tersebut dengan agenda listrik masuk desa.

Bahlil menegaskan pemerintah akan mengutamakan penggunaan tanah negara untuk pembangunan PLTS 1.000 MWp di Bali. Pemerintah juga akan mengoptimalkan kolaborasi kementerian, lembaga, PLN, TNI, dan Polri dalam mempercepat pelaksanaan program tersebut.