Sukses

Yakinkan Investor, Jokowi: IKN Nusantara Disetujui 93 Persen Fraksi DPR, Kurang Apa Lagi?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para investor untuk tidak ragu berinvestasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para investor untuk tidak ragu menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Sebab, kata Jokowi, mega proyek ini telah memiliki payung hukum yang sah melalui UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN Nusantara. Apalagi UU ini telah disetujui mayoritas fraksi di DPR.

"Bapak Ibu juga harus tau, ini telah disetujui 93 persen dari fraksi di DPR loh. Kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin jadi kurang apa lagi? Tidak perlu lagi untuk dipertanyakan," ungkap dia di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (18/10) malam.

Jokowi mengatakan IKN Nusantara akan menjadi kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Ini akan menjadi yang pertama di dunia.

"Tolong dicarikan karena belum ada, ini yang membedakan," pungkasnya.

Jokowi juga menargetkan 2 tahun lagi, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah bisa dihuni. Bahkan dia berencana, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 bisa diselenggarakan di Istana Negara yang baru.

" Dengan upaya kita bersama, semangat upaya gotong royong, 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara, kata Jokowi di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (18/10) malam.

Jokowi menegaskan kepindahan IKN Nusantara bukan sekadar memindah istana negara, gedung kementerian secara fisik. Melainkan membangun budaya kerja baru pola pikir yang baru dalam berbagai aspek.

"Bukan fisik yang kita pindahkan, tetapi yang kita ingin bangun adalah budaya kerja baru mindset baru, dan IKN mindset ekonomi baru," tuturnya.

Dia melanjutkan Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah dan punya agenda besar demi kemajuan negara. Jika tidak berani transformasi dari sekarang, sampai kapanpun Indonesia akan sulit jadi negara maju.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Jokowi Todong Ciputra Investasi di IKN Nusantara, Garap Lahan 300 Ha

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Ciputra Grup menjadi salah satu investor pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tahap perdana.

Bahkan dalam pertemuan Pre-Market Sounding Proyek Ibu Kota Negara, Managing Director Grup Ciputra Budiarsa Sastrawinata langsung ditodong komitmennya berinvetasi di IKN Nusantara.

"Komitmen yang betul-betul riil saya baru denger dari Ciputra Group. Pak Budiarja berapa hektare ? Tadi saya lihat masih ngambang gitu lho," kata Jokowi dihadapan para investor, di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Selasa (18/10).

"300 hektare Pak," kata Budiarsa.

"Bener Pak 300 hektar?," tanya Jokowi lagi.

"Iya Pak," kata Budiarsa.

Dari jawaban tersebut, Jokowi tampak kecewa karena luas wilayah yang bakal digarap kurang maksimal untuk sekelas Ciputra Grup. Dia pun berharap 300 hektar yang dimaksud baru tahap awal saja.

"Ya mungkin pertama, 300 hektar. Ini sudah luas sekali. Asal segera dimulai Pak Budiarsa," ungkap Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan kepada para investor untuk tidak ragu dalam menanamkan modalnya. Bahkan jika kemudahan dan insentif yang diberikan pemerintah masih kurang, pengusaha tinggal minta kepada pemerintah.

"Sekali lagi saya ingin sampaikan jangan ragu-ragu. Kalau masih ada yang kurang, kurang apalagi? Urusan lahan ada nanti ada Pak Menteri ATR/BPN. Kalau masih ragu lho ya, tanyakan ke sana," ungkapnya.

"Untuk insentif, masih ada yang kurang ya ke Menteri Investasi. tanyakan pak kurang insentif gitu, minta. Tax holidaynya kurang panjang bisa ditanya, atau apa? Tax deductionnya kurang banyak, silakan disampaikan," sambungnya.

3 dari 3 halaman

Regulasi

Dia menegaskan pemerintah telah membuat regulasi untuk pembangunan IKN Nusantara melalui UU Nomor 3 Tahun 2022. Sekarang, aturan turunan dari UU tersebut juga sedang dalam proses finalisasi.

Kalau perlu, kata dia, pemerintah bisa meminta MPR mengeluarkan kebijakannya agar para investor tidak lagi ragu terhadap Mega proyek pemerintah ini.

"Sampaikan kalau misal, Pak enggak yakin Pak. Apa kita perlu Tap MPR?," pungkasnya. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.