Luas Biasa, Kontribusi UMKM ke PDB Capai Rp 8.574 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah menjadi pendukung ketahanan perekonomian karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07 persen atau senilai Rp 8.574 triliun pada 2021.

“UMKM telah memiliki jumlah sektor bisnis pada 2021 yang mencapai 64,19 juta dan telah berkontribusi terhadap PDB hingga 61,07 persen atau senilai Rp8.574 triliun,” katanya dikutip dari Antara, Senin (3/10/2022).

Airlangga menjelaskan UMKM mampu mendukung PDB Indonesia karena pemerintah menempuh sejumlah upaya untuk dapat mendorong kemajuannya yang salah satunya melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun dan tahun depan meningkat menjadi Rp470 triliun.

Selain itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo maka porsi kredit UMKM ditingkatkan menjadi 30 persen pada 2024 sedangkan saat ini porsi kredit UMKM terhadap total kredit baru sebesar 18,4 persen.

Kemudian melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022, Presiden Joko Widodo turut mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah agar dapat mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Itu dilakukan dengan melaksanakan kolaborasi kemitraan program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan pemangku kepentingan di luar pemerintah,” ujar Airlangga.

Presiden Jokowi menutup Rapimnas Kadin di Solo, Jawa Tengah. Di depan para pengusaha Jokowi mengaku sebagai alumni UMKM.

2 dari 4 halaman

Gandeng Kadin

Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Kadin Arsjad Rasjid dalam acara Gerakan Nasional Kemitraan Inklusif Untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10/2022). (Sumber: ekon.go.id)

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pun melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengenai Kemitraan Multi-Pihak Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kemitraan ini akan memberikan kemudahan dalam melakukan identifikasi, perencanaan dan percontohan bagi daerah-daerah sehingga dapat menghasilkan data terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Data P3KE akan digunakan sebagai rujukan dalam pencapaian sasaran program Corporate Social Responsibility (CSR) atau program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di sekitar lokasi perusahaan.

Pelaksanaan program CSR saat ini didukung dengan penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang TJSL Perseroan Terbatas.

Peraturan tersebut mengatur keberadaan CSR di sekitar lokasi perusahaan dengan radius tertentu yang masih diperhitungkan pemerintah dengan proyeksi minimal berada di kabupaten/kota yang sama dengan lokasi perusahaan.

“Melalui sistem ini Kadin bisa melaksanakannya dengan percontohan yang ada dan sesuai arahan Presiden untuk bisa direplikasi,“ tegas Airlangga.

3 dari 4 halaman

Bantu UMKM Naik Kelas, Jokowi Luncurkan Gerakan Kemitraan Inklusif

Presiden Joko Widodo atau Jokowi — Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Jokowi meninjau sejumlah stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden).

Dalam mendukung pertumbuhan UMKM agar naik kelas, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menggelar acara dan forum diskusi “Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas” yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di SMESCO Indonesia, Jakarta, Senin (3/10/2022).

Bagi KADIN Indonesia, UMKM memiliki peranan krusial dalam perekonomian Indonesia sehingga perlu dikuatkan, diberdayakan dan digandeng untuk semakin tumbuh dan mampu menembus pasar global. UMKM sendiri telah berkontribusi sebesar 61.97 persen dari total PDB nasional, atau setara dengan Rp 8.500 triliun pada tahun 2020.

Pemerintah sendiri terus mendorong pemberdayaan UMKM. Presiden Jokowi mencanangkan program Economic Empowerment sebagai gerakan nasional Indonesia untuk memperkuat perekonomian Indonesia di dalam banyaknya tantangan-tantangan global.

Tak hanya itu, mendiskusikan UMKM menjadi salah satu prioritas utama Presiden Jokowi bagi Indonesia dalam forum multilateral G20.

“Saat ini kondisi perekonomian dunia di posisi yang tidak baik-baik saja. Ketidakpastiannya sangat tinggi. Pandemi memang sudah mereda, namun perekonomian dunia masih belum kembali normal. Kondisi akan lebih sulit dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang memantik krisis finansial, pangan, energi dan lainnya. Namun, kita percaya Indonesia mampu melewatinya. Ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II yang masih bisa tumbuh 5,4 persen,” jelas Presiden Jokowi saat meresmikan acara Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas, Senin (3/10/2022).

Presiden juga meyakini, di kuartal-kuartal berikutnya perekonomian nasional akan terus tumbuh di atas angka yang ditargetkan. Kunci keberhasilannya, kata Presiden, adalah dengan berkolaborasi, kompak karena tantangan kita tidak mudah dan cukup berat.

Presiden Jokowi juga menekankan perlu adanya Indonesia Incorporated agar perusahaan yang besar, menengah, kecil bekerjasama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan di lapangan secara konkret.

“Pemerintah sulit mendampingi UMKM atau petani, yang bisa langsung mengawal adalah pihak swasta dan akan berhasil jika ada gerakan kemitraan seperti yang diinisiasi oleh KADIN Indonesia,” tambah Jokowi.

4 dari 4 halaman

Bantu Tangani Kemiskinan

Presiden Jokowi Menuntut UMKM untuk Lebih Kreatif Agar Dapat Meningkatkan Ekspor di Tengah Pandemi — Dalam kegiatan BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2020, Presiden Jokowi menuntut UMKM agar lebih kreatif dan menyesuaikan diri dengan dunia digital (Foto: BRI)

Presiden juga mengatakan kemitraan industri dengan UMKM akan berefek pada percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

“Selain itu, saya sekali lagi menekankan dan menegaskan, jangan sampai kita bisa memproduksi, tapi malah impor. Seperti misalnya di Buton, deposit aspal 662 juta ton yang masih dalam proses hilirisasi. Tapi saat ini kita malah impor, setahun 5 juta ton. Hal-hal seperti ini jangan terjadi, untuk produk apapun,” tegas Presiden Jokowi.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan acara bertema Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas ini adalah sebuah inisiasi KADIN Indonesia dalam mengajak seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun sektor swasta, dari perusahaan besar hingga UMKM, untuk mengeratkan kolaborasi demi menguatkanpertumbuhan tulang punggung ekonomi rakyat yakni UMKM.

“Inclusive closed loop ecosystem merupakan sebuah program kemitraan melekat yang diinisiasi oleh KADIN Indonesia untuk UMKM hingga petani yang merupakan sebuah kolaborasi dan kerja sama antar multi-stakeholder, seperti pemerintah, sektor swasta, UMKM, atau stakeholder lainnya, sehingga dapat membangun ekosistem kemitraan yang terbuka, adil, dan berkelanjutan untuk memajukan ekonomi kerakyatan Indonesia,” ucap Arsjad.

Arsjad juga menambahkan tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani ataupun UMKM melalui pendampingan budidaya dan akses pasar, meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Selain itu, KADIN Indonesia telah meluncurkan Wikiwirausaha sebagai platform digital yang menghubungkan UMKM ke perusahaan besar secara digital sesuai dengan kebutuhan, termasuk kebutuhan akan teknologi, pembiayaan, akses ekspor, dan lainnya.