Sukses

Pembangunan Tahap I IKN Bakal Rampung 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN di Kalimantan Timur bisa selesai pada 2024. 

Itu termasuk pembangunan infrastruktur dasar di KIPP IKN, antara lain Istana Negara, Istana Wakil Presiden, gedung perkantoran, jalan nasional, jalan tol, sistem drainase dan sanitasi, hingga penyediaan sumber daya air. 

Adapun pada RAPBN 2023, Kementerian PUPR telah menyiapkan pagu anggaran untuk IKN sebesar Rp 20,8 triliun. Total anggaran yang disiapkan untuk pembangunan ibu kota baru sepanjang 2022-2024 mencapai sekitar Rp 43 triliun.

"Jadi semua sudah kita tenderkan dengan anggaran tahun ini Rp 5,4 triliun. Kemudian tahun depan Rp 20,8 triliun, sama semua kegiatannya di KIPP itu, termasuk air baku atau air minum, sanitasi, drainase, bangun kota di sana. Kita programkan 2024 akan selesai untuk KIPP tahap I itu," ujar Menteri Basuki, Selasa (16/8/2022).

Sebelumnya, Menteri Basuki menyatakan, pembangunan IKN akan segera dimulai pada September 2022. Ini dilakukan pasca Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasukan anggaran IKN ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian PUPR sebelumnya telah mengusulkan anggaran pembangunan IKN pada 2022 ini kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 5,4 triliun. 

 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 5 halaman

Paket Pengerjaan Proyek IKN

Anggaran tersebut bakal cair setelah Kementerian PUPR menetapkan pemenang tender untuk sejumlah proyek pada Agustus 2022. Sehingga pengerjaan beberapa proyek IKN bisa dimulai bulan depan. 

"Iya (September mulai bangun IKN). Tanda tangan kontrak, abis itu langsung konstruksi," kata Menteri Basuki saat dijumpai di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2022.

"Kalau tanda tangannya (tender) mudah-mudahan sudah. Untuk DIPA-nya saya pikir Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sudah oke. Lagi ditelaah, biasanya dengan eselon I nya, biasanya untuk masuk di dalam dokumen DIPA," terang dia. 

Disebutkan Menteri Basuki, ada sejumlah paket pengerjaan proyek IKN yang proses pelelangannya rampung Agustus 2022, mulai dari jalan nasional, tol, hingga rumah susun. Seluruh paket tersebut sudah masuk perencanaan Kementerian PUPR saat mengusulkan anggaran pembangunan IKN pada tahun ini. 

"Dulu kita bisa lebih, Rp 7 koma (triliun) sekian. Tapi karena ini baru bisa mau September, kita kurangin Rp 5,4 (triliun). Kalau enggak ada sisa DIPA kan malu juga, minta banyak enggak bisa serap," tutur dia.

 

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 5 halaman

Kementerian PUPR Siapkan Anggaran Rp 20,8 Triliun Bangun IKN pada 2023

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan pagi anggaran sebesar Rp 20,8 triliun dalam RAPBN 2023, untuk memberikan dukungan pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara pada tahun depan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, alokasi tersebut sudah masuk ke dalam rancangan APBN 2023 instansi, yang totalnya sebesar Rp 125,2 triliun.

"Untuk tahun 2023, pagu PU itu sudah termasuk IKN yang sebesar Rp 20,8 triliun," ujar Menteri Basuki dalam sesi konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Adapun anggaran IKN 2023 itu nantinya bakal dialokasikan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp 1,1 triliun, Bina Marga Rp 8,7 triliun, Cipta Karya Rp 10,3 triliun, Perumahan Rp 0,5 triliun, dan Bina Konstruksi Rp 0,1 triliun.

Bila ditotal, Menteri Basuki melanjutkan, anggaran pembangunan ibu kota baru sudah disiapkan secara multiyears 2022-2024 sebesar Rp 43 triliun, khususnya untuk prasarana dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Namun, yang baru teranggarkan 2022 senilai Rp 5,4 triliun, tahun 2023 Rp 20,8 triliun, dan sisanya untuk 2024.

Diceritakan Menteri Basuki, anggaran pembangunan IKN pada tahun ini memang sempat terhambat karena baru disiapkan pada saat sudah siap dengan desain dan lelang.

"Terimakasih bu Menteri (Keuangan, Sri Mulyani Indrawati) sudah membahas untuk menyiapkan DIPA-nya. Mudah-mudahan segera selesai untuk segera dilakukan penandatanganan kontrak dan dilaksanakan pekerjaannya," tuturnya.

4 dari 5 halaman

Jokowi Beberkan 80 Persen Investasi IKN Berasal dari Swasta

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melibatkan banyak investor swasta.

Sebab, selain untuk kantor pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN), IKN dibangun juga untuk memfasilitasi para inovator, wirausahawan, dan motor penggerak ekonomi baru.

"Kawasan inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan, Selasa (16/8/2022).

Selain dalam IKN, kepercayaan besar dari masyarakat internasional juga bisa tercermin pada perkembangan ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM tanah air. Sejalan dengan hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana 52 persen di antaranya, berada di Luar Jawa.

"Artinya, ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata, menuju pembangunan yang Indonesia sentris,” Jokowi menambahkan.

Jokowi menuturkan, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam perlu terus dilakukan karena terbukti dapat memberi nilai tambah bagi Indonesia. Misalnya hilirisasi nikel yang berhasil meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat.

5 dari 5 halaman

Indonesia Jadi Produsen Inti

Sebagai gambaran, pada 2014 lalu nilai ekspor besi hanya senilai Rp 16 triliun. Lalu naik signifikan pada 2021 menjadi Rp 306 triliun.

"Di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan bisa mencapai Rp 440 triliun. Itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil,” kata Jokowi.

Saat ini, Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai lithium global. Produsen mobil listrik dari Asia, Eropa, dan Amerika ikut berinvestasi di Indonesia. Setelah nikel, Pemerintah juga akan mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan timah.

Selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau juga perlu ditingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon.

Termasuk sinergi dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio yang melibatkan sektor kelapa sawit.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS