Anggaran KKP Dipangkas, Menteri Trenggono Pastikan Tak Ganggu Program Prioritas

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. (Dok KKP)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pemotongan anggaran KKP tak akan mengganggu program prioritas. Pemotongan itu berupa automatic adjusment dari sejumlah sektor.

Pemotongan atau pencadangan anggaran itu sebesar 5 persen untuk mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2022. Besaran dana cadangan mencapai Rp 296,5 miliar dari total anggaran KKP tahun ini sebesar Rp 6,1 triliun.

"Adapun automatic adjustment KKP tahun 2022 dilakukan pada komponen kegiatan penunjang seperti belanja tunjangan kinerja, honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional dan non operasional, dengan tidak mengurangi output kegiatan prioritas," papar Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Kegiatan prioritas di antaranya penyaluran bantuan pemerintah bagi nelayan, premi asuransi, pembangunan kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya, revitalisasi tambak, pengembangan pelabuhan, hingga pembinaan UMKM dalam inkubator bisnis. Selain itu, akan ada tambahan bantuan bioflok sebanyak 275 unit sebesar Rp 55 miliar.

Ia menyebut, program prioritas tersebut diberikan untuk kepentingan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, petambak garam dan masyarakat pesisir lainnya. Tujuan kegiatan prioritas tersebut untuk percepatan pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami menargetkan kegiatan bantuan pada masyarakat dapat diselesaikan seluruhnya paling lambat pada semester 1 tahun 2022. Untuk itu kami mohon dukungan dari Komisi IV DPR RI," ujar Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menambahkan, dengan adanya pencadangan anggaran tersebut, pagu anggaran masing-masing unit kerja eselon I juga akan mengalami perubahan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo menunjuk Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru menggantikan Edhy Prabowo yang ditangkap KPK karena kasus suap izin ekspor benih lobster.

2 dari 2 halaman

Pengelolaan Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan kapal pemantau kawasan konservasi milik Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. (Dok KKP)

Selain itu, juga terjadi pergeseran pagu antar program yaitu dari program pengelolaan perikanan dan kelautan dan program kualitas lingkungan hidup kepada program dukungan manajemen sebesar Rp36,7 miliar.

Sepakat

Seluruh Anggota Komisi IV DPR sepakat menerima penjelasan Menteri Trenggono terkait alokasi pencadangan anggaran dan perubahan pagu di masing-masing eselon I KKP.

Sejumlah anggota Komisi IV juga mendukung program kerja yang digagas KKP untuk kepentingan masyarakat kelautan dan perikanan.

Sementara itu, dalam rapat kerja tersebut juga dibahas berbagai program terobosan yang tengah dimatangkan oleh KKP. Seperti kebijakan penangkapan terukur, pembangunan kawasan budidaya udang, dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

KKP Pastikan Stok Ikan Selama Ramadan hingga Idul Fitri 2024 Tercukupi

KKP
Organisasi
KKP merupakan kependekan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lihat Selengkapnya
KKP
Sakti Wahyu Trenggono
Tokoh
Sakti Wahyu Trenggono kini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Sakti Wahyu Trenggono
anggaran