Banggar DPR Minta Rincian Penggunaan Dana PEN di Laporan Keuangan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan Fraksi PKB meminta agar pemerintah membuat penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tetap dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Hal ini tetap harus dilakukan meskipun Pemerintah sedang dihadapkan dalam kondisi darurat akibat pandemi.

"Pemerintah perlu membuat penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan meskipun dalam kondisi kegentingan tapi tetap harus akuntabel dan transparan," kata Edhie dalam Rapat Paripurna DPR-RI tentang RUU P2 APBN TA 2020 di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Selasa (7/9).

Selain itu PKB kata Edhie meminta pemerintah menghadapi kondisi kedaruratan ini dengan kebijakan yang tepat. Tak hanya kebijakan yang tepat, partai berlambang bulan dan bintang tersebut meminta pemerintah untuk segera mengeksekusinya dengan cepat.

"Untuk menghadapi kondisi darurat kebijakan harus tepat dan dieksekusi yang cepat," kata dia.

Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku laporan keuangan penggunaan dana PC-PEN telah masuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020. Laporan tersebut menurutnya sudah cukup memadai untuk dilaporkan sebagai pertanggungjawaban pemerintah.

"Realisasi PC-PEN dilaporkan secara memadai dalam LKPP tahun 2020, program PEN yang sangat responsif dan forward looking, diupayakan untuk memastikan penanganan pasien Covid-19," kata dia.

Pemerintah mengakui realisasi anggaran (PC-PEN) tahun 2020 belum maksimal. Hanya 82,83 persen atau Rp 575,8 triliun dari yang dianggarkan Rp 695,2 triliun. Realisasi tersebut terbagi ke sejumlah sektor yang bertujuan untuk menjaga sektor kesehatan, menjaga daya beli masyarakat dan membantu dunia usaha.

"Pencapaian output APBN tahun anggaran 2020 seluruhnya dapat dilaksanakan semaksimal mungkin meski mobilitas terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dengan realisasi Rp 575,8 triliun atau 82,83 persen," kata Sri Mulyani.

Tahun lalu pemerintah telah membelanjakan dana PC-PEN sebesar Rp 62,7 triliun untuk sektor kesehatan. Dana tersebut digunakan untuk membayar biaya pengobatan dan perawatan 205.045 pasien terpapar Covid-19.

Lalu untuk pengadaan fasilitas kesehatan kepada 160 rumah sakit, termasuk menyediakan 1,56 juta alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan dan membeli ventilator sebanyak 2.612 buah, membangun fasilitas kesehatan tambahan dengan 260 ruang baru untuk puskesmas di seluruh Indonesia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.