Top 3: Cara Indonesia Menjadi Negara Maju

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia menurunkan peringkat Indonesia dari negara menengah atas menjadi negara menengah bawah. Penurunan tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, banyak negara yang bisa naik kelas dari lower income country menjadi middle income country.

Artikel mengenai strategi pemerintah untuk naik peringkat menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu 21 Agustus 2021:

1. Sri Mulyani Bocorkan Trik Indonesia Keluar dari Negara Kelas Menengah

Terminologi middle income trap, menjadi tantangan bagi Indonesia untuk naik kelas. Untuk itu, dibutuhkan banyak usaha dan upaya agar Indonesia tidak terjebak dalam terminologi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak negara yang bisa naik kelas dari lower income country menjadi middle income country. Namun tidak banyak negara yang bisa naik terus menjadi upper income country.

"Di dalam pembangunan di negara-negara dunia muncul terminologi middle income trap karena banyak negara bisa naik kelas dari lower income trap menjadi middle income trap tapi berhenti di sana," kata dia.

Simak artikel selengkapnya di sini

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Sukuk Ritel seri SR015. Menawarkan imbal hasil 5,10 per tahun, Sukuk Ritel SR015 bisa dibeli melalui 30 mitra distribusi.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu menawarkan Sukuk Ritel SR015 pada 20 Agustus hingga 15 September 2021. Untuk membelinya cukup dengan dana Rp 1 juta.

Sukuk Ritel seri SR015 ini ditawarkan kepada investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Ritel seri SR015 memiliki tenor 3 tahun dan menawarkan tingkat imbal hasil atau kupon tetap 5,10 persen per tahun.

Simak artikel selengkapnya di sini 

Proyek pemindahan ibu kota tetap berjalan. Saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan di tingkat menteri terutama untuk masalah pembiayaan ibu kota baru tersebut.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan, proses pembangunan Ibu Kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, masih dibicarakan di tingkat menteri. Salah satu bahasannya adalah masalah pembiayaan.

"IKN pada dasarya masih diskusi antar kementerian, beberapa hal yang dibicarakan salah satunya mengenai pembiayaan," kata Rionald.

Simak artikel selengkapnya di sini