16 Perusahaan Antre Minta Izin Selenggarakan Layanan Equity Crowdfunding ke OJK

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pasar memberikan respons positif terhadap layanan urun dana, baik itu Equity Crowdfunding atau pun Securities Crowdfunding. Salah satunya dengan pertumbuhan jumlah penyelenggara yang antre untuk mendapatkan izin.

OJK saat ini memperluas permodalan ke sektor usaha kecil dan menengah (UKM) melalui POJK 57/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi (POJK 57 Securities Crowdfunding. Regulasi ini ditetapkan pada Desember 2020.

Jenis efek yang ditawarkan melalui layanan urun dana baru ini diperluas dari yang sebelumnya hanya saham ditambah efek bersifat utang dan sukuk (EBUS). Regulasi ini menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)

Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B OJK, Ona Retnesti Swaminingrum, mengatakan bahwa OJK sudah membuka kembali kalan pendaftaran penyelenggara setelah sebelumnya sempat ditutup karena akibat Covid-19.

Berdasarkan data OJK per 31 Desember 2020, terdapat 16 calon penyelenggara dalam proses perizinan Equity Crowdfunding, dan tiga calon penyelenggara dalam proses perizinan Securities Crowdfunding.

"Bisa dilihat dari animonya di database. Setelah pendaftaran kita buka lagi, sudah ada 16 yang masuk menandakan animonya sudah besar. Jumlah penerbitnya juga sudah cukup banyak," tutur Ona dalam konferensi online pada Rabu (27/1/2021).

Adapun kehadiran peraturan baru ini disebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pemodal. Selain itu, juga memberikan tanggung jawab kepada penyelenggara untuk memastikan proses urun dana berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sementara untuk UKM, kebijakan ini memberikan peluang lebih luas untuk mendapatkan pendanaan.

"Kebijakan ini meningkatkan tata kelola karena sekarang agak lebih ketat diatur. Positifnya ini adalah hal yang bagus dan mereka merasa aman dan tenang dalam menjalankan pekerjaan karena rambu-rambu yang harus dilalui. Bagi penerbit juga sama karena ada beberapa ketentuan yang diatur, ada larangannya, proyeknya sendiri juga diatur seperti apa," jelas Ona.

Hingga 31 Desember 2020, OJK telah mengeluarkan izin penyelenggara Equity Crowdfunding kepada empat perusahaan, yaitu PT Santara Daya Inspiratama (Santara) pada 6 September 2019, PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare) pada 6 November 2019, PT Crowddana Teknologi Indonusa (Crowddana) pada 31 Desember 2019, dan PT Numex Teknologi Indonesia (LandX) pada 23 Desember 2020.

Sampai akhir tahun lalu, total perhimpunan dana yang diperoleh Santara sebesar Rp 114 miliar, Bizhare Rp 32 miliar, Crowddana Rp 28 miliar, dan LandX Rp 11 miliar.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: