Agar Tepat Sasaran, Pemerintah Diminta Bentuk Satgas Bansos Corona

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Penasehat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Chris Kanter menilai pemerintah perlu membuat dua satuan tugas (satgas) baru dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Dua satgas tersebut yakni satgas penanganan ekonomi dan satgas penanganan bantuan sosial (bansos). Kedua gugus tugas bidang ini sangat dibutuhkan karena sedang berhadapan dengan 3 masalah besar.

"Keadaan sekarang kita mengalami tiga masalah besar yaitu kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial," kata Chris dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (16/5).

Chris menuturkan, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan langkah cepat pemerintah dalam menangani Covid-19. PSBB dilakukan bersamaan dengan tes massal yang ditargetkan 10 ribu perhari meski faktanya dalam sehari baru bisa melakukan tes kepada 5 ribu orang.

Namun, kebijakan ini tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang. Sebab semakin kebijakan ini diterapkan lebih lama, roda ekonomi masyarakat makin terpukul. Akibatnya dunia usaha semakin terdampak dan masyarakat semakin banyak yang berpotensi terjangkit.

"Jangan sampai kita yang sudah terdampak, tapi bahayanya juga tidak dihindari," kata Chris.

Dia melanjutkan, tidak mungkin roda ekonomi tetap stagnan dalam waktu yang lama. Sebab kejelasan tentang vaksin masih belum ada. Jikapun vaksin ditemukan, proses untuk sampai distribusi akan memakan waktu yang lama.

Sementara setelah ditemukannya vaksin, roda ekonomi tidak serta merta pulih seperti sedia kala. Sektor ekonomi perlu waktu yang lama. Hal inilah yang mendasari diperlukannya satgas ekonomi.

"Jadi satgas ekonomi perlu dibentuk," kata Chris.

Satgas bansos juga tak kalah penting untuk dibentuk pemerintah. Pasalnya saat ini terjadi kesimpangsiuran data bantuan sosial. Bantuan sosial ini sangat penting karena hampir semua orang sudah tidak memiliki pendapatan.

"Jangan sampai masyarakat dihadapkan dengan pilihan terkangkit Covid-19 atau mati kelaparan," kata dia.