Pemerintah Diminta Buka Data Perusahaan Pelaku Karhutla

Padamkan Karhutla — Seorang petugas pemadam kebakaran berupaya melakukan pemadaman di tengah pekatnya asap kebakaran di Kampar, provinsi Riau pada 17 September 2019. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi membuat sejumlah wilayah di Provinsi Riau terpapar kabut asap. (ADEK BERRY / AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware menyampaikan keprihatinannya dan mengecam perusahaan yang telah membakar hutan dan lahan untuk mencari keuntungan yang besar. Sebanyak 48 perusahaan dengan izin konsesi dan 1 lahan milik perseorangan telah disegel.

"Masyarakat sudah sangat menderita oleh adanya kabut asap yang sudah terjadi selama beberapa minggu ini. Tidak kurang dari 16.000 warga Riau dan 8.000 warga Kalimantan Barat telah terserang ISPA," tuturnya di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Spesialis Perburuhan Sawit Watch Zidane mengatakan, buruh perkebunan tetap bekerja seperti biasa. Padahal, mereka adalah orang yang paling dekat dengan asap.

"Dalam kondisi kabut asap, tidak ada yang bisa dilakukan untuk melindungi buruh selain mereka dijauhkan dari lokasi yang terpapar asap," ujarnya.

"Satu hal yang menarik yang juga kami temukan ialah, adanya beberapa perkebunan sawit yang terbakar, padahal telah tersertifikasi RSPO dan ISPO. Perusahaan ini berada di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur," lanjut dia.

Di sisi lain, Eko dari Linkar Borneo menjelaskan, Pemerintah seharusnya berani membuka data perusahaan mana saja yang terindikasi melakukan pembakaran hutan. Itu termasuk sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi donatur ke perusahaan-perusahaan tersebut.

"Pemerintah dan Pertamina harus berani memastikan bahwa perusahaan yang terindikasi melakukan kejahatan lingkungan dicoret dari daftar pemasok. Bank-bank yang memberikan pinjaman harus memastikan pinjaman yang diberikan tak melanggar kebijakan NDPE dan melanggar HAM," tegas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kabut asap menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (12/9/2019) pagi. Asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan.

2 dari 3 halaman

Karhutla di Riau Tak Ganggu Penyaluran BBM

PT Pertamina (Persero) menyatakan, Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau tidak mengganggu penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) ke masyarakat, perusahaan tersebut juga mengalokasikan avtur khusus untuk helikoper pemadaman api.

Unit Manager Comm, Rel & CSR Marketing Operation Region (MOR) I Roby Hervindo mengatakan, operasional distribusi BBM masih berjalan normal, kabut asap tidak menghambat penyaluran ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Hingga September 2019, lebih dari 563 juta liter Premium telah disalurkan. Sementara konsumsi Pertamax Series mencapai 15,3 juta liter.Untuk Solar bersubsidi, tercatat sebanyak 568 juta liter telah tersalurkan. Untuk Dex Series, total konsumsi sebanyak 4,8 juta liter.

“Kami terus mendorong agar konsumen menggunakan BBM berkualitas seperti Pertamax dan Dex. Karena bahan bakar ini lebih ramah lingkungan, mengurangi polusi asap," kata Roby, di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Untuk mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menanggulangi karhutla, Pertamina mengoperasikan satu unit refueller produk Avtur dengan kapasitas 16 Kilo Liter (KL).

Refueller dikirimkan ke Bandara Japura Rengat dari Bandara Sultan Syarif Khasim (SSK) II dan sudah beroperasi sejak pekan lalu. Sedangkan rata-rata konsumsi avtur untuk helikoper water bombing BNPB sebesar 4 ribu liter per hari.

"Kami juga mengirimkan tim refueling dan awak bridger, khusus untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar helikopter. Avtur dikirimkan dari bandara SSK II," ujar Roby.

3 dari 3 halaman

Pencemaran Udara

Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Aceh per Januari-Agustus mencapai 379 hektare dengan jumlah 110 kali kejadian (Liputan6.com/Aceh)

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (14/9/2019), indeks standar pencemar udara (ISPU) tertinggi di wilayah Pekanbaru mencapai 269, Dumai 170, Rohan Hilir 141, Siak 125, Bengkalis 121, dan Kampar 113.

Kualitas udara yang diukur dengan ISPU memiliki kategori baik (0 - 50), sedang (51 - 100), tidak sehat (101 - 199), sangat tidak sehat (200 - 299), dan berbahaya (lebih dari 300). BNPB juga mencatat bahwa luas lahan yang terbakar mencapai 49.266 hektare. Terdiri dari 40.553 hektare lahan gambut dan 8.713 hektare lahan mineral.