Sukses

Jokowi Bagikan 5.000 Sertifikat Tanah di Surabaya

Hingga 2017, pemerintah telah menerbitkan 5 juta sertifikat. Pada tahun ini ditargetkan 7 juta sertifikat telah diterbitkan dan 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.

Liputan6.com, Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 5.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Sidoarjo, Surabaya dan Gresik, Jawa Timur. Pada 2024, Jokowi menargetkan seluruh lahan di Jawa Timur sudah tersertifikasi.

Jokowi mengatakan, dirinya mengapresiasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya di Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur yang sudah bekerja keras untuk menerbitkan sertifikat tahan sesuai dengan target yang ditetapkan.

"Saya senang sekali karena tiap target yang saya berikan Kanwil BPN di Jawa Timur bisa sesuai target yang telah kita berikan," ujar dia di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/9/2018).

Dia mengungkapkan, hingga 2017, pemerintah telah menerbitkan 5 juta sertifikat. Pada tahun ini ditargetkan 7 juta sertifikat tanah yang telah diterbitkan dan 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.

"Tahun lalu kita selesaikan 5 juta sertifikat, biasanya 400 ribu-500 ribu sertifikat. ‎Tahun ini 7 juta,Tahun depan 9 juta sertifikat harus selesai. Tadi saya Pak Menteri bilang di Jawa Timur semua diselesaikan di 2024, rampung semua," kata dia.

"Pernah saya hitung, sertifikat ini kalau totalnya 126 juta, baru selesai 46 juta, masih 80 juta lagi.‎ Kalau 400 ribu (per tahun) baru 100 tahun rampung. Di 2024 rampung ini kecepatan luar biasa, melayani masyarakat secepat-secepatnya dirampungkan. Kerja kalau dengan saya pasti ada terget, kalau tidak ada target, enak sekali," lanjut dia.

Pada kesempatan tersebut Jokowi berpesan kepada masyarakat yang telah memiliki sertifikat untuk menjaganya dengan baik, agar tidak rusak atau hilang.

"Saya titip kalau sudah jadi, diberi plastik. Kalau ditaruh di lemari, gentengnya bocor jadi aman. Juga di fotokopi, kalau ini hilang masih ada fotokopinya, ngurus ke BPN-nya lebih mudah," kata dia.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan agar sertifikat tanah yang dimiliki jangan sembarang digadaikan. Jika terpaksa, maka harus harus untuk tujuan yang produktif seperti untuk modal usaha, bukan untuk tujuan yang konsumtif seperti membeli mobil.

"Kalau sudah dapat sertifikat mau disekolahkan?bener apa tidak? ngaku saja. Tidak apa-apa dipakai jaminan ke bank, tidak apa-apa. Tapi saya titip dihitung, dikalkuasi, kalau mau ngambil pinjaman ke bank. Nyicilnya dihitung bisa tidak. ‎Jangan dipakai untuk kenikmatan, harus dipakai untuk usaha seperti modal kerja atau modal investasi. 100 persen gunakan untuk modal kerja. ‎Kalau untung 20 juta, untung 15 juta ditabung. Beli mobil boleh tapi pakai keuntungan itu," tandas dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

77 Organisasi Dunia Bahas Reformasi Agraria di Kasepuhan Banten

Sebanyak 77 organisasi pembangunan internasional, badan PBB, lembaga pemerintah, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil dari 21 negara akan kunjungi desa adat Kasepuhan Karang di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten.

Para delegasi itu akan belajar mengenai pertanahan, reformasi agraria, pembangunan perdesaan, masyarakat adat, perempuan, nelayan, HAM dan perubahan iklim.

Nantinya, semua itu akan dibawa ke sebuah forum diskusi Global Land Forum (GLF) yang akan digelar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada 22-27 September 2018.

"Para delegasi ini akan saling belajar dan berbagi pengalaman, serta mencari solusi mengenai hak atas tanah salah satunya di Kasepuhan Karang," kata Iti Octavia Jayabaya, Bupati Lebak, Kamis (6/9/2018).

Dalam pertemuan GLF ke 8 ini, sebelumya pernah berlangsung di berbagai negara, yakni di Roma-Italia (2003), Santa Cruz-Bolivia (2005), Entebbe-Uganda (2007), Kathmandu-Nepal (2009), Tirana-Albania (2011), Antigua-Guatemala (2013), dan terkahir di Dakkar-Senegal (2015).

Tak hanya Kabupaten Lebak, perwakilan dari 21 negara itu pun akan mendatangi Tanjung Karang di Jawa Barat, Pulau Pari di Kepulauan Seribu dan Maros di Sulawesi Selatan.

"Kami sedang siapkan pelayanan infrastruktur, petugas kesehatan, keamanan, peta lokasi wisata, produk UKM, hasil pertanian dan ketahanan pangan, kesenian dan budaya dan lainnya," ujar dia.

Perwakilan dari berbagai organisasi dunia itu akan tinggal bersama masyarakat di rumah warga. Mereka akan hidup layaknya kehidupan warga di desa Kasepuhan Muncang, sebuah desa adat di Banten Kidul.

"Tema-tema yang dibahas dalam GLF selalu memperdalam masalah di tingkat global yang dihadapi. Solusi yang ditawarkan komunitas global sekaligus memberi ruang alternatif atas jawaban-jawaban yang telah tersedia," kata Wahyubinatara, perwakilan Rimbawan Muda Indonesia (RMI), sebagai pelaksana kunjungan peserta GLF 2018 ke Kasepuhan Karang.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini