Korban Gempa Lombok Dapat Keringanan Pajak

Konferensi Pers tentang RAPBN 2019 di Ruang Rapat Gedung B, Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta Area Cargo, Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang. (Dwi Aditya Putra/Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengeluarkan kebijakan terhadap wajib pajak (WP) untuk area bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kebijakan tersebut berupa pengecualian pengenaan sanksi perpajakan dan pemberian perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan.

Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan menjelaskan, untuk meringankan beban pajak di daerah bencana, maka Direktorat Jenderal Pajak memberikan kebijakan berupa pengecualian pengenaan sanksi perpajakan dan pemberian perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan.

"Yang dimaksud kebijakan pengecualian pengenaan sanksi perpajakan khususnya dalam hal keterlambatan pembayaran setoran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bulanan," Robert pada konferensi pers yang digelar di Tangerang, Kamis (23/8/2018).

Robert mengatakan, keringanan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta pembayaran pajak bagi para korban Lombok, akan diberikan perpanjangan jatuh tempo selama tiga bulan setelah berakhirnya kondisi tanggap darurat.

"Mudah-mudahan ini bisa menolong para wajib pajak di sana yang tidak sempat membayar, melapor sanksinya akan dihapuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara otomatis. Jadi kebijakan ini, pembayaran massa," kata Robert.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

CEO Korean Air, Cho Yang-cho diduga melakukan penggelapan uang dan pajak. Ia diperiksa di pengadilan Seoul dan meminta maaf kepada rakyat Korea Selatan.

2 dari 2 halaman

Perhapusan Keterlambatan

Robert menambahkan, jika para wajib pajak di wilayah bencana mengalami keterlambatan pembayaran pajak dan pelaporan SPT maka sanksi dari keterlambatan tersebut akan dihapus.

"Dan mudah-mudahan ini bisa menolong para wajib pajak di sana yang tidak sempat membayar, melapor sanksinya akan dihapuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara otomatis. Jadi kebijakan ini, pembayaran massa," katanya.

Sementara itu, untuk pemberian perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan DJP melonggarkan waktu selama satu bulan setelah berakhirnya kondisi tanggap darurat. Dirinya berharap peraturan tersebut dapat membantu WP di

"Kemudian, keberatan pembayaran dalam jatuh tempo diperkenankan diperpanjang satu bulan. Jadi itu yang kami terbitkan dalam bentuk Perdirjen (peraturan dirjen pajak)," imbuhnya.

Adapun pemberlakuan kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 29 Juli 2018 hingga masa status darurat bencana berakhir di Lombok. "Periode mana saja yang dapat kebijakan ini, itu mulai tanggal 29 Juli sampai tanggap daruratnya berakhir. Kalau nggak salah terakhir tanggap daruratnya selesai 25 Agustus," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Gempa
Bencana Alam
Gempa adalah peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba‐tiba.
Lihat Selengkapnya
Gempa
DJP
gempa lombok
Lombok