Sukses

Terganjal Aturan, Baru 4 Situ Pencegah Banjir yang Tersertifikasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya melakukan sertifikasi situ sebagai aset pencegah terjadinya banjir Jakarta. Namun begitu, ada beberapa kendala yang harus dihadapi, mulai dari regulasi hingga permasalahan lahan.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Jarot Widyoko menyatakan, dari total 206 situ yang ada di Jabodetabek, baru empat saja yang berhasil disertifikasi.

"Proses sertifikasi situ memang tidak mudah. Dari 27 situ pada 2017 yang coba didaftarkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional), baru empat situ yang sertifikatnya sudah terbit," kata Jarot dalam kunjungan ke Situ Pengasinan, Depok, Senin (12/3/2018).

Sertifikat untuk situ, ujarnya, memiliki syarat-syarat yang sama seperti aset negara lainnya, semisal tanah. Hal itu dimaksudkan agar bisa aman dari usaha pengambilan lahan oleh pihak lain.

Kementerian PUPR sejak tahun lalu sudah mendata dan melakukan pengadministrasian keberadaan situ di area Jabodetabek. Upaya itu mendapatkan hasil, di mana ada sebanyak 206 situ yang tersebar, di mana mayoritas berlokasi di Kabupaten Bogor, yakni sebanyak 96 situ.

Jarot menyatakan, pada tahun ini, Kementerian PUPR sedang berusaha memroses 32 situ untuk mendapatkan sertifikat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 situ berada di Jawa Barat, serta enam lainnya di Banten.

Namun begitu, dia mengaku, pemerintah masih harus menemui beberapa kendala, seperti regulasi sampai ketakutan akan tuntutan hukum dari pihak yang merasa lahannya diambil alih.

"Seperti ketika mengajukan sertifikat situ ke Badan Pertanahan Nasional. Syaratnya ternyata sama dengan warga yang hendak mengajukan sertifikat, seperti perlu adanya surat pernyataan, tidak dalam sengketa," pungkas Jarot.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

1 dari 2 halaman

Tol Lingkar Bogor Akan Diresmikan Jokowi April Mendatang

Proyek Jalan Tol Bogor Ring Road (Tol BORR) atau Tol Lingkar Bogor bakal diresmikan pada pertengahan April 2018. Rencananya, tol layang Sesi IIB ini diresmikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Rencana kita resmikan pertengahan April dan dihadiri Presiden Jokowi," kata Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar Hendro Atmodjo di Bogor, Jumat (9/3/2018).

Hendro menyebut, progres pengerjaan proyek Tol BORR Sesi IIB ruas Kedung Badak-Simpang Yasmin telah mencapai 99 persen. Diharapkan, dalam waktu sepekan ke depan rampung 100 persen.

"Saat ini tinggal pengerjaan finishing, di antaranya pengaspalan, marka, dan rambu jalan," sebut Hendro.

Sementara untuk uji beban jalan sudah dilakukan oleh Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian PUPR pada Minggu 4 Maret lalu. Pengujian dengan menerapkan metode beban dinamis atau frekuensi resonansi akibat impact dan uji beban statis maksimum seberat 400 ton.

Uji beban menggunakan 15 truk dengan kapasitas masing-masing antara 25-30 ton. Titik pengujian dilakukan pada bentang di tanjakan dan super elevasi yaitu di Pier 31-32.

Dengan demikian, proyek Tol BORR Seksi IIB sepanjang 2,65 KM dinyatakan aman dan laik fungsi untuk digunakan sebagai jalan layang atau jembatan tol.

"Ya hasilnya lulus uji beban sebagai jalan layang atau jembatan tol," kata Hendro.

Sementara itu, Project Manager PT Wika Ali Afandi menargetkan pengerjaan proyek tol layang selesai 20 Maret 2018.

"Sekarang sedang menyelesaikan pengerjaan pengaspalan, rambu, marka, dan lampu penerangan jalan umum (PJU). Dan sebagian sudah terpasang," ujar Ali.

Apabila pekerjaan sudah mencapai 100 persen, tahap selanjutnya dilakukan uji laik jalan oleh Kementerian PUPR.

Artikel Selanjutnya
Menteri PUPR: Kecelakaan Proyek Tol Becakayu Murni Kelalaian
Artikel Selanjutnya
Rusunawa Bisa Jadi Hunian Pilihan Generasi Milenial