Sri Mulyani Revisi Insentif Pajak Bagi Investor, Ini Isinya

Selain itu soal tax holiday. Lebih jauh Sri Mulyani menuturkan, insentif ini berupa pengurangan atau penghapusan kewajiban perusahaan dalam membayar PPh dalam kurun waktu tertentu, biasanya 5-15 tahun dan bisa diperpanjang hingga 20 tahun. Insentif ini bisa didapatkan oleh perusahaan dengan nilai investasi Rp 1 triliun atau Rp 500 miliar untuk perusahaan yang bergerak di sektor teknologi informasi.

"Instruksi Bapak Presiden adalah bahwa pengurangannya harus pasti. Perusahaan yang sudah punya tax holiday, dia memiliki kepastian jumlahnya tidak dalam bentuk range antara 5-15 tahun, jangka waktu dibuat setara dan dalam hal ini kita banchmark ke negara-negara tetangga kita dan jangka waktu diperpanjang bisa sesuai dengan negara seperti Thailand yang sampai 30 tahun," kata dia.

Menurut Sri Mulyani, Presiden Jokowi juga meminta agar perusahaan yang bersifat edukatif bisa mendapatkan insentif ini meski nilai investasi kurang dari Rp 500 miliar.

"Presiden juga meminta hal-hal yang bersifat edukasi investasinya bisa diturunkan, karena tadi disampaikan minimum investasi adalah Rp 500 miliar untuk dipertimbangkan lebih rendah sehingga bisa meningkatkan, terutama para pelaku di bidang industri terutama pelatihan vokasi sehingga bisa mendapatkan insentif dalam pelaksanaan investasinya," ungkap dia.

Sri Mulyani bilang, Kemenkeu terlebih dulu akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai payung hukum dari revisi insentif ini. Diharapkan aturan tersebut bisa diterbitkan pada akhir Februari ini.

"Kalau yang PMK mungkin akan segera hanya untuk lampiran beberapa saja. Kalau yang PP (Peraturan Pemerintah) masih akan membutuhkan waktu dari sisi ekspansinya yaitu bidang-bidang yang dimaksudkan dan yang kedua dari sisi kepastiannya, artinya prosesnya dan lain-lain harus diatur secara lebih eksplisit. Kalau PMK, kita usahakan akhir bulan ini. Namun untuk yang PP akan membutuhkan waktu sampai dengan Maret," tandas Sri Mulyani.