Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3 persen. Namun, pencapaian di kuartal III-2023 pertumbuhan ekonomi justru mngalami penurunan ke level 4,94 persen.
Lantas apakah target pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut akan tercapai di akhir tahun ini?
Advertisement
Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Riza Annisa Pujarama, mengatakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen diperlukan usaha yang lebih keras lagi.
Pasalnya, konsumsi melambat, tabungan berkurang, dan masyarakat banyak yang memilih menggunakan uangnya untuk bayar cicilan dibandingkan ke konsumsi.
"Target pertumbuhan ekonomi di 2023 itu adalah 5,3 persen, tapi pencapaian di triwulan ketiga kemarin year on year kita turun dari 5,17 persen ke 4,94 persen, sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi untuk tiga triwulan itu 5,05 persen. Jadi, untuk ke target 5,3 itu masih ada sekitar 0,25 persen lagi yang harus dicapai dalam 3 bulan terakhir ini di triwulan ke 4," jelas Riza dalam Diskusi Publik 'Evaluasi dan Perspektif Ekonom Perempuan INDEF terhadap Perekonomian Nasional, Kamis (28/12/2023).
Diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi penurunan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2023 dibandingkan kuartal II 2023.
Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap sumber pertumbuhan pada kuartal III 2023 relatif lebih kecil dibandingkan kontribusi pada kuartal II 2023 lalu yang sebesar 2,77 persen (yoy) dan kuartal III 2022 yang sebesar 2,81 persen (yoy).
Konsumsi Rumah Tangga
Kendati demikian, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2023 dengan kontribusi pertumbuhan 2,63 persen year on year (yoy).
Dari sisi pertumbuhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06 persen (yoy), komponen PMTB tumbuh 5,77 persen (yoy), dan komponen LNPRT tumbuh 6,21 persen (yoy).
"Kita lihat dari sisi pengeluaran yaitu yang paling berkontribusi banyak terhadap pembentukan PDB dari sektor konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini turun dari 5,22 ke 5,06 persen. Menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kuartal ketiga itu turun," pungkasnya.
Advertisement
Pemerintah Sudah Belanja Rp 2.769 Triliun dari Duit APBN per 21 Desember 2023
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi belanja negara hingga 21 Desember 2023 mencapai Rp2.769,6 triliun atau sebesar 88,3 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp3.061,2 triliun.
"Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.998,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp771,4 triliun. Dengan demikian, masih terdapat sisa pagu sebesar Rp366,3 triliunatau 11,7 persen dari total pagu," kata Sri Mulyani saat melakukan kunjungan kerja pemantauan terhadap kelancaran proses pencairan belanja APBN ke KPPN DKI Jakarta, Minggu (24/12/2023).Selain itu, kata Sri Mulyani, realisasi Belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung tahapan persiapan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Adapun Menkeu melakukan kunjungan kerja pemantauan kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun anggaran 2023 ketiga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di DKI Jakarta, antara lain di KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI.
Diketahui, KPPN yang disebutkan di atas adalah yang bertugas menangani pembayaran tagihan untuk Kementerian Negara/Lembaga (K/L) strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri.
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
Selanjutnya ada juga KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang melayani penyaluran pembiayaan atas beban anggaran yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pada tahun 2023, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani alokasi DIPA Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.721,62 triliun atau 78 persen dari seluruh Belanja Pemerintah Pusat pada APBN.
Bendahara negara ini menyebut, kelancaran proses pencairan anggaran pada akhir tahun, khususnya pada KPPN di wilayah DKI Jakarta, merupakan hal yang krusial mengingat porsi anggaran yang dibayarkan pada hari-hari terakhir tahun anggaran 2023 ini masih cukup tinggi.
"Pada bulan Desember ini, jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta rata-rata sebanyak 1.700 SPM dengan puncaknya mencapai 4.300 SPM per hari di salah satu KPPN," pungkasnya.
Advertisement
