Mengurai Benang Kusut Royalti Musik: Mengapa Konflik Fundamental Masih Membelit Industri Musik Kita?

Liputan6.com, Jakarta - Sebagai salah satu individu yang ikut membidani lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di tahun 2015, saya masih sangat ingat betul semangat dan visi besar di balik pembentukannya.

Amanat Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 kala itu begitu jelas: menata pengelolaan royalti musik agar lebih transparan, akuntabel, dan pada akhirnya, menyejahterakan para musisi sebagai pemilik hak cipta dan hak terkait.

Pelantikan komisioner LMKN periode pertama, 20 Januari 2015 adalah langkah konkret menuju harapan tersebut. Namun, setelah satu dekade sejak LMKN resmi beroperasi, keprihatinan terus membayangi hati saya.

Di tengah geliat industri musik yang seharusnya semakin maju dan profesional, kita justru masih harus menyaksikan perseteruan sesama musisi, bahkan sampai berujung pada saling tuntut di pengadilan, untuk urusan-urusan yang sangat mendasar terkait royalti.

Ini ironi yang menyayat hati, mengingat spirit awal LMKN justru untuk mengakhiri keruwetan ini.

Menurut pengamatan saya, ada dua akar permasalahan utama yang terus membelit dan menyebabkan konflik fundamental ini terus berulang:

• Minimnya Sosialisasi yang Intensif dan Berkelanjutan

Sulit diterima bahwa setelah 10 tahun, masih banyak musisi—termasuk pencipta—yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka, alur pengelolaan royalti, hingga tata cara klaim yang benar. Aturan baru yang sudah ada sejak 2014, yang sebenarnya cukup lama untuk disosialisasikan, seolah belum sepenuhnya meresap ke lapisan paling bawah. Ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dari pihak LMKN dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) anggotanya belum efektif mencapai target audiens yang luas dan beragam.

• Tantangan Adaptasi Kultur yang Kuat

Industri musik kita telah eksis jauh sebelum UU Hak Cipta 2014 lahir. Ada kebiasaan dan pola-pola lama yang sudah mengakar kuat. Kebijakan baru yang mengacu pada kesepakatan global, seperti sistem royalti yang terintegrasi, nampaknya sulit diterima sepenuhnya oleh beberapa pemangku kepentingan. Nampaknya masih ada resistensi terhadap perubahan yang justru menghambat kemajuan bersama dan menciptakan gesekan yang terus-menerus.

Perseteruan yang terus-menerus ini sangatlah tidak sehat bagi industri musik Indonesia. Ia bukan hanya menguras energi dan sumber daya para pelaku industri, tetapi juga merusak kepercayaan, menghambat kreativitas, dan pada akhirnya, melemahkan ekosistem industri kita.