Soimah Dikabarkan Calonkan Diri Jadi Bupati Bantul untuk Pilkada 2024, Langsung Ungkap Kebenarannya

Selain itu, Soimah juga terang-terangan bahwa memang ada beberapa partai politik yang berusaha untuk menggandengnya. Namun hingga kini, pelantun "Hyang Giri" belum tertarik terjun ke politik.

"Selama ini, saya belum pernah tergerak untuk mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati," terang Soimah.

"Ya, pokoknya banyak yang menginginkan (partai politik). Tapi untuk saat ini, saya belum tertarik," ucap Soimah memungkasi.

Melansir berbagai sumber, nama Soimah disebut-sebut oleh sejumlah petinggi partai politik di daerah Bantul seperti Golkar, PDIP, hingga Gerindra.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan di 37 provinsi di Indonesia. Pemilihan ini tidak akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena DIY memiliki peraturan istimewa yang tidak melibatkan pemilihan umum dalam pengangkatan gubernur dan wakil gubernur.

Diketahui, Yogyakarta memiliki peraturan istimewa yang hanya dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Hal tersebut termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Untuk pemilihan gubernur (dilakukan) pada 37 provinsi, kalau DIY kan tidak melalui pilkada langsung," ujar Hasyim di kawasan Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Minggu, (31/3/2024) malam.

Selain itu pilkada juga akan dilakukan di 508 dari 514 kabupaten/kota. Sebab ada 6 kabupaten/kota administratif di DKI Jakarta yang tidak akan mengadakan pilkada langsung. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 sendiri akan dilakukan pada Rabu, 27 November 2024.

"KPU menyelenggarakan peluncuran Pilkada Serentak 2024 yang rencananya untuk pemungutan suara akan digelar nanti pada tanggal 27 November 2024," jelasnya seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, Hasyim meminta jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota agar berkoordinasi dengan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak. Kemudian, dia pun memberikan arahan agar jajaran KPU daerah berkoordinasi dengan aparat hukum dan instansi terkait.

“Secara teknis saya meminta kepada teman-teman KPU provinsi, kabupaten/kota, senantiasa berkoordinasi dengan pemerintahan daerah, dengan TNI, polisi, kejaksaan, dengan pengadilan, supaya dalam mengerjakan pekerjaan ataupun tugas penyelenggara pilkada dapat bekerja dengan baik,” kata Hasyim.