4 Pejabat OJK Mundur, Pasar Saham Rentan Koreksi Pekan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai pengunduran diri empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpotensi membuat pergerakan saham pada pekan depan kembali anjlok.

"Senin depan koreksi saham berisiko terjadi sebagai reaksi investor terhadap mundurnya ketua OJK," ujar Bhima dalam keterangan tertulis yang disampaikan, Sabtu (31/1/2026).

Menurut dia, mundurnya sejumlah tokoh seperti Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar hingga wakilnya, Mirza Adityaswara, membuat seluruh pihak terkejut.

"Investor akan distrust dengan pengelolaan pasar keuangan, banyak lembaga internasional akan downgrade atau menurunkan minat berinvestasi di Indonesia," ungkap dia.

Tak hanya di pasar saham, perombakan di tubuh OJK pun dianggap bakal berdampak luas terhadap ekonomi nasional. Pasalnya, pengunduran diri sejumlah tokoh di pihak otoritas menimbulkan pertanyaan tersendiri.

"Pastinya ekonomi akan berguncang, menunjukkan kerapuhan dan hilangnya independensi dari lembaga otoritas keuangan. Ini masalah yang cukup serius. Elite cracking benar benar sedang terjadi," kata dia.

Pengunduran diri empat pejabat OJK terjadi menyusul langkah serupa yang dilakukan Direktur Utama (Dirut) Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman. Aksi angkat kaki ini terjadi usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penghentian sementara perdagangan saham (trading halt) sebanyak dua kali.

Berikut daftar empat pejabat OJK yang mengundurkan diri:

1. Mahendra Siregar, mundur dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK
2. Inarno Djajadi, mundur dari jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (PMDK)
3. IB Aditya Jayaantara, mundur dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK
4. Mirza Adityaswara, mundur dari jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Pengunduran diri pejabat OJK telah disampaikan resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK menegaskan, proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

"Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan,” ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M Ismail Riyadi dalam keterangan terpisah.