OJK Tak Tutup Peluang Danantara jadi Pemegang Saham BEI

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak menutup peluang bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menjadi pemegang saham BEI. OJK menyatakan setiap pihak memiliki kesempatan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, OJK akan mengkaji setiap kemungkinan secara hati-hati dan proporsional.

"Tentunya ini semuanya akan kita kaji ya secara, apa namanya, secara kondusif begitu ya, proporsional. Bahwasannya kita akan welcome kepada siapapun pemegang saham ya,” kata Inarno dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jumat (30/1/2026).

Menurut dia, keterbukaan tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku di pasar modal Indonesia.

"Jadi, kita tentunya akan welcome kepada itu sesuai dengan undang-undang,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah mempercepat rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) serta peningkatan porsi saham beredar bebas (free float) sebagai respons atas tekanan pasar setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengubah metodologi penilaian terhadap Indonesia. Kebijakan ini juga membuka jalan bagi Danantara untuk masuk sebagai pemegang saham bursa.

Demutualisasi merupakan perubahan bentuk BEI dari lembaga berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO) yang dimiliki perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB), menjadi perusahaan yang kepemilikannya dapat dimiliki publik maupun pihak lain.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, langkah demutualisasi bursa menjadi elemen penting dalam memperkuat tata kelola pasar modal nasional sekaligus menjaga kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

“Demutualisasi bursa ini akan membuka investasi, termasuk dari Danantara dan agensi lainnya. Tahapannya sudah masuk dalam Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), dan proses ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public pada tahap berikutnya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 30 Januari 2026.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) memaparkan perkembangan kajian demutualisasi Bursa yang bertujuan memperkuat independensi serta meminimalkan potensi konflik kepentingan.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap menilai demutualisasi bukan langkah yang negatif, melainkan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pasar modal.

Ia menegaskan perubahan struktur tersebut tidak akan mengubah pola pengawasan yang dilakukan OJK.

“Dengan adanya demutualisasi, pengawasan OJK sama saja, tidak ada yang berubah. Karena justru pengawasan itu hal yang penting dalam struktur pasar yang baru untuk menjaga keamanan dan integritas pasar modal,” kata Eddy dalam konferensi pers, Selasa (30/12/2025).

Eddy juga menjelaskan demutualisasi Bursa merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), dengan ketentuan teknis yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Saat ini, rancangan peraturan tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan. Ia menambahkan, Kementerian Keuangan telah meminta masukan dari OJK, dan secara substansi demutualisasi diarahkan untuk memperkuat tata kelola serta mengurangi konflik kepentingan, sehingga dinilai sebagai langkah positif yang prosesnya masih berjalan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menyampaikan bahwa demutualisasi merupakan mandat regulasi, dengan posisi Bursa lebih sebagai pihak yang menjadi objek kebijakan.

“Posisi Bursa lebih sebagai objek. Tapi mungkin sebagai Bursa, kami mencoba membantu menyiapkan kajian, bagaimana struktur yang optimal di BEI dengan adanya Demutualisasi, karena kami akan belajar dari bursa-bursa lain,” ujar Iman.