Kemenimipas Bangun Ekosistem Satu Data untuk Integrasi Aset Negara

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperkuat tata kelola barang milik negara (BMN) melalui pembangunan Ekosistem Satu Data BMN.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan aset negara lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel.

Langkah tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan diseminasi Satu Data BMN yang diselenggarakan Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik (Pusdatin) bersama Biro Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kemenimipas di ARIOTEL SUITES, Selasa (3/11/2026).

Sebanyak 30 peserta mengikuti kegiatan yang membahas sejumlah aspek, mulai dari kebijakan tata kelola BMN, pengembangan aplikasi STAR ASET BMN, pengamanan aset tidak berwujud, hingga pembangunan Ekosistem Satu Data BMN.

Kepala Bagian Penatausahaan BMN Biro BMN Sekretariat Jenderal Kemenimipas, Lukman Agung Widodo, mengatakan penguatan tata kelola aset negara membutuhkan dukungan sistem informasi dan pengelolaan data yang terintegrasi.

Dalam kegiatan tersebut, Lukman yang juga merupakan reformer dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II berkolaborasi dengan Pusdatin yang diwakili Kepala Bidang Komunikasi, Agus Suharto.

Kolaborasi kedua unit tersebut diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan pengelolaan aset dengan pengembangan teknologi informasi. Dengan demikian, transformasi digital BMN tidak hanya berfokus pada pembuatan aplikasi, tetapi juga mencakup standardisasi data, proses bisnis, dan mekanisme pengamanan aset.

STAR ASET BMN Dukung Digitalisasi Pengelolaan Aset

Salah satu materi yang dibahas dalam diseminasi tersebut adalah pengembangan STAR ASET BMN. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung pemantauan pengelolaan aset, penyajian informasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Melalui aplikasi tersebut, pengelola BMN diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih terstruktur, mengidentifikasi permasalahan aset, hingga memantau tindak lanjut pengelolaannya. Informasi yang tersedia juga diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan.

Pengembangan STAR ASET BMN tetap perlu diselaraskan dengan sistem informasi resmi pemerintah, termasuk SIMAN V2, sesuai fungsi dan kewenangannya. Penyelarasan ini penting untuk menjaga konsistensi data sekaligus menghindari duplikasi pencatatan.

Dengan demikian, STAR ASET BMN diposisikan sebagai instrumen pendukung transformasi digital, bukan pengganti sistem sumber data resmi.

Pengamanan Aset Tidak Berwujud Jadi Perhatian

Selain pengembangan aplikasi, kegiatan tersebut juga membahas pengamanan aset tidak berwujud atau intangible assets yang termasuk dalam kategori BMN.

Aset seperti perangkat lunak, lisensi, dan hak kekayaan intelektual yang memenuhi kriteria pengakuan sebagai BMN membutuhkan pengelolaan khusus sesuai karakteristiknya.

Pengamanan dilakukan melalui ketertiban pencatatan, kelengkapan dokumen kepemilikan atau hak penggunaan, pemantauan masa berlaku lisensi, serta pengaturan akses dan perlindungan digital.

Langkah ini diperlukan untuk memastikan aset tidak berwujud tercatat dengan baik, memiliki kejelasan status kepemilikan atau hak penggunaan, serta terhindar dari risiko penyalahgunaan maupun kehilangan manfaat.

Pembangunan Ekosistem Satu Data BMN tidak sekadar menyatukan informasi dalam satu aplikasi. Upaya ini juga mencakup standardisasi elemen data, penyelarasan proses bisnis, penetapan sumber data resmi, serta pembagian kewenangan dalam pemutakhiran informasi.

Melalui integrasi tersebut, data BMN diharapkan memiliki tingkat akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan keterlacakan yang lebih baik. Data yang berkualitas juga dapat mendukung pengawasan, penyusunan laporan, pengendalian risiko, hingga perumusan kebijakan pengelolaan aset negara.

Dalam hal ini, Biro BMN berperan memperkuat substansi kebijakan dan proses bisnis pengelolaan aset. Sementara Pusdatin mendukung aspek arsitektur data, teknologi informasi, keamanan, serta interoperabilitas sistem sesuai tugas dan kewenangannya.

Melalui kolaborasi tersebut, Kemenimipas berharap transformasi digital pengelolaan BMN dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.

Penguatan tata kelola ini diharapkan tidak hanya meningkatkan ketertiban administrasi aset negara, tetapi juga mendorong pengelolaan kekayaan negara yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung kinerja organisasi serta pelayanan publik.