Datangi DPRD, Forum Kebangsaan Yogyakarta Copot Foto Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Video aksi belasan anggota Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (4/11/2026) saat rombongan mendatangi kompleks DPRD Yogyakarta.

Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menyebut kehadiran mereka ke DPRD DIY untuk menyampaikan kegelisahan rakyat atas situasi terkini. Ia berharap aspirasi yang diserahkan di gedung dewan dapat diteruskan kepada Presiden agar ditindaklanjuti.

Dalam forum tersebut, Chirzin menyampaikan pokok tuntutan yang mereka bawa, termasuk soal dugaan masalah ijazah. Ia mengaitkannya dengan agenda sidang yang menurutnya akan digelar besok serta menyerukan langkah politik dan hukum kepada para pejabat yang disebut.

"Di forum ini kita menuntut dua hal. Satu bahwa ijazah Jokowi itu tidak ditemukan atau katakanlah menunggu sidang yang besok itu. Tetapi sudah hampir pasti bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada yang asli. Yang kedua adalah ijazah Gibran. Oleh sebab itu tuntutan kami adalah memakzulkan Gibran adili Jokowi," kata Chirzin.

Chirzin menegaskan penurunan foto Gibran dilakukan secara spontan. Ia menyatakan aksi itu bagian dari rangkaian tuntutan Forum Kebangsaan DIY untuk memakzulkan Wakil Presiden.

"Penurunan foto itu spontanitas," lanjut Chirzin.

Menurutnya, tindakan di Ruang Banggar DPRD DIY dimaksudkan sebagai pesan terbuka kepada publik dan anggota dewan. Ia menyebut pemakzulan Gibran sebagai sikap tegas yang mereka pegang, sekaligus memperingatkan DPR agar menindaklanjuti isu ijazah yang disorot.

"Penurunan foto Gibran di ruang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati. Dalam sambutan saya, sepintas di forum tadi andai kata Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak menindaklanjuti sebagaimana yang semestinya, karena ijazah Gibran sudah tidak ada, maka sekali lagi saya katakan seandainya DPR tidak memakzulkan Gibran, berarti DPR telah mengkhianati amanat rakyat," tegas Chirzin.

Pelindung Forum Kebangsaan DIY, Syukri Fadholi, menerangkan aksi ini diikuti 32 elemen masyarakat. Ia menyebut dorongan mereka berangkat dari kondisi kehidupan bangsa yang dinilai tidak baik-baik saja, meliputi persoalan korupsi, kolusi, respons terhadap kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, serta polemik ijazah Jokowi dan Gibran.

"Maka dengan ini Forum Kebangsaan menyatakan bahwa kepada pemerintah, termasuk juga DPR RI, bahwa sudah saatnya dengan berbagai macam alasan hukum, Gibran harus dimakzulkan. Dan Jokowi yang punya indikasi korupsi, KKN, juga harus diadili. Sikap ini kita lakukan sebagai aspirasi sebagian besar masyarakat Yogyakarta yang berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara ini," terang Syukri.

Syukri juga menyinggung peran Presiden Prabowo dalam merespons situasi yang mereka soroti. Ia menyatakan ada kewajiban moral yang menurutnya harus ditunjukkan oleh kepala negara.

"Dan Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini punya kewajiban moral, bagaimana perbaikan kondisi bangsa ini salah satunya adalah adili Jokowi dan juga makzulkan Gibran. Kalau sampai Prabowo ini tidak berani bersikap, justru Prabowo akan digulung oleh rakyat," pungkas Syukri.