Emak-emak Protes Rumah Dekat Sekolah tapi Anak Tidak Lolos SPMB

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 jenjang SMP negeri di Kota Bandar Lampung menjadi sorotan. Sejumlah orang tua mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung, untuk mengadukan anak mereka yang gagal diterima di sekolah negeri meski rumah berada sangat dekat dengan sekolah tujuan.

Mereka mempertanyakan mekanisme jalur domisili yang dinilai belum berpihak kepada siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Selain itu, para wali murid juga menyoroti transparansi kuota, sistem pemeringkatan, hingga dugaan celah manipulasi titik koordinat pada pendaftaran daring.

Salah satu wali murid, Fiska, warga Kecamatan Kemiling, mengaku kecewa karena anaknya tidak lolos di tiga sekolah pilihannya, yakni SMP Negeri 14, SMP Negeri 13 dan SMP Negeri 26 Bandar Lampung.

Padahal, ketiga sekolah tersebut berada dalam radius sekitar 500 meter hingga 1 kilometer dari tempat tinggalnya.

"Pilihan pertama jaraknya tidak sampai 600 meter dari rumah, tetapi tetap terlempar. Kami berharap kalau tidak diterima di pilihan pertama, bisa masuk ke pilihan kedua atau ketiga. Ternyata semuanya tidak diterima," ujar Fiska.

Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika kakak anaknya berhasil diterima di sekolah yang sama melalui jalur domisili. Karena itu, keluarganya yakin peluang anaknya untuk diterima juga cukup besar.

Fiska juga mempertanyakan perubahan informasi mengenai kuota jalur domisili. Ia mengaku sejak awal memperoleh informasi kuota jalur domisili mencapai sekitar 40 persen atau sekitar 140 kursi.

Namun setelah hasil seleksi diumumkan, jumlah siswa yang diterima melalui jalur tersebut dinilai jauh lebih sedikit.

"Saat kami tanyakan ke panitia, kami mendapat penjelasan bahwa kuota domisili digabung dengan jalur mutasi. Kalau memang seperti itu, seharusnya diinformasikan sejak awal agar orangtua bisa menentukan strategi pendaftaran," katanya.

Tidak hanya itu, ia menilai sistem pemeringkatan peserta selama proses seleksi tidak diperbarui secara real time, sehingga orang tua kesulitan memantau peluang anaknya hingga penutupan pendaftaran.

"Kalau memang sistemnya seperti itu, seharusnya diinformasikan dari awal. Orang tua jadi bisa mempertimbangkan pilihan sekolah lain," keluhnya.

Fiska juga mempertanyakan adanya informasi siswa dari wilayah kabupaten yang diterima di salah satu SMP negeri di kawasan perbatasan, sementara siswa yang berdomisili di Kota Bandar Lampung justru tidak lolos.

Ia berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan solusi bagi siswa yang belum mendapatkan kursi di sekolah negeri dengan tetap mengutamakan faktor jarak tempat tinggal.

"Tujuan jalur domisili agar anak sekolah dekat rumah, biaya lebih hemat, dan orangtua lebih mudah mengawasi. Kami berharap komitmen pemerintah agar tidak ada anak putus sekolah benar-benar diwujudkan," bebernya.

Keluhan serupa disampaikan Kurnia (49), warga Kelurahan Labuhan Ratu. Anaknya gagal diterima di SMP Negeri 8, SMP Negeri 34, maupun SMP Negeri 22 Bandar Lampung meski telah mendaftar ke sekolah yang berada di sekitar tempat tinggalnya.

"Anak saya daftar di sekolah yang paling dekat dari rumah, tapi ternyata tidak diterima. Kami juga mencoba beberapa pilihan sekolah lain, namun semuanya sudah penuh," ujarnya.

Selain mempertanyakan hasil seleksi, Kurnia menilai sistem pendaftaran berbasis daring masih memiliki kelemahan.

Ia menduga titik koordinat rumah yang menjadi dasar penentuan jarak dapat dimanipulasi sehingga ada peserta yang terlihat lebih dekat dengan sekolah tujuan.

"Sistemnya menurut kami masih membingungkan. Ada yang jaraknya terlihat sama, padahal lokasinya berbeda. Kami khawatir ada yang memanfaatkan titik koordinat agar terlihat lebih dekat dengan sekolah," jelasnya.

Hingga menyampaikan pengaduan ke Disdikbud Kota Bandar Lampung, Kurnia mengaku belum memperoleh kepastian solusi.

Meski demikian, ia berharap pemerintah tetap memberikan jalan keluar agar anaknya bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.

"Kalau memang solusinya dipindahkan ke sekolah negeri lain, kami terima. Yang penting anak tetap bisa sekolah. Tapi kalau memang tidak ada solusi, ya terpaksa kami daftarkan ke sekolah swasta supaya tidak putus sekolah," ucapnya.