Kasus Dugaan Kebocoran Data SPMB Batam Masih Gelap

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota Batam belum melaporkan dugaan kebocoran data pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ke aparat penegak hukum. Langkah tersebut masih menunggu hasil audit dan investigasi yang dilakukan tim keamanan siber untuk memastikan apakah data benar-benar bocor dan dikuasai pihak lain.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kota Batam bersama CSIRT Pusat sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut.

"Belum bisa dipastikan, karena saat ini masih menunggu hasil tim CSIRT Kota Batam dan CSIRT Pusat," kata Rudi saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (25/6/2026).

Menurut Rudi, tim teknis masih melakukan penelusuran terhadap alamat IP yang diduga terkait dengan insiden tersebut. Selain itu, audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga masih berlangsung untuk memastikan validitas klaim kebocoran data.

"Terkait kebocoran data, masih dilakukan pencarian IP address dan audit TIK, apakah datanya benar sudah dikuasai pihak tersebut atau belum," ujarnya.

Ia menjelaskan, proses forensik digital membutuhkan waktu karena harus menelusuri jejak aktivitas yang diduga berkaitan dengan serangan siber terhadap sistem SPMB.

"Belum bisa dipastikan, karena mencari IP address itu butuh waktu," katanya.

Di tengah proses investigasi, Pemkot Batam bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Dinas Pendidikan, dan Diskominfo Kota Batam telah melakukan sejumlah langkah mitigasi guna memperkuat keamanan sistem.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemasangan perangkat endpoint detection and response (EDR) pada aplikasi SPMB. Sistem ini berfungsi mendeteksi aktivitas mencurigakan, malware, hingga potensi serangan siber secara dini.

"Hasil asistensi dengan BSSN RI bersama Komdigi, Disdik dan Diskominfo Kota Batam, sudah dipasang alat pendeteksi insiden siber pada aplikasi SPMB Kota Batam," ujar Rudi.

Dengan masih berlangsungnya audit dan investigasi teknis tersebut, Pemkot Batam menegaskan belum dapat menyimpulkan apakah benar terjadi kebocoran data.

Keputusan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum juga akan ditentukan setelah hasil pemeriksaan tim siber selesai dan fakta teknis dapat dipastikan.

Sementara itu, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak keamanan siber untuk mencegah penyalahgunaan data kependudukan.

"Ada beberapa data kependudukan yang akhirnya bisa termanfaatkan oleh pihak tertentu. Karena itu kami bekerja sama dengan pihak siber agar data-data tersebut tidak disalahgunakan, bisa dikunci, dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penerimaan siswa maupun kepentingan lainnya," kata Amsakar, usai Rapat Paripurna di DPRD Batam, Kamis (24/6/2026) kemarin.

Pemkot Batam memastikan penguatan sistem keamanan akan terus dilakukan sembari menunggu hasil audit forensik digital yang saat ini masih berjalan.