Buntut Dugaan Snack Fiktif, Dedi Mulyadi Minta Disdik Audit dan Non-Aktifkan Kepala SMAN 9 Tambun Bekasi

Liputan6.com, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menonaktifkan Kepala SMAN 9 Tambun, Kabupaten Bekasi. Dinas Pendidikan Jabar juga diaku tengah melakukan audit usai adanya dugaan pengadaan snack fiktif. 

“Kami tegaskan bahwa sejak hari kemarin kami sudah menurunkan tim untuk melakukan audit, dan saya sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk menonaktifkan sementara selama proses audit berjalan,” kata Gubenur Jabar, Dedi Mulyadi, Kamis, 5 Juni 2025.

Audit diaku bakal dilakukan secara transparan, hasilnya akan diumumkan ke publik. Dedi mengaku, tidak akan berkompromi dengan pihak yang bermasalah.

Dia menegaskan, selain siswa, yang juga harus ditata dalam rangka membenahi pendidikan di Jabar adalah kepala sekolah dan para guru. Mereka harus menjadi tauladan yang baik bagi anak didiknya.

“Bagaimana pun pendidikan adalah fundamen utama dalam membentuk karakter bangsa dan bukan hanya murid yang harus kita tata, kepala sekolah, guru-guru juga harus memperlihatkan sikap-sikap ketauladanan di depan muridnya,” katanya.

Dedi Mulyadi mengklaim akan merespons masalah yang menjadi tuntutan anak-anak didik, orang tua, warga terhadap tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan, prinsip-prinsip ketauladanan, serta prinsip-prinsip transparansi pengelolaan keuangan.

“Tetapi kita juga harus tetap menghormati, mempertimbangkan, asas praduga tak bersalah dalam semua tindakan,” katanya.

Demo Siswa 

Dikutip pemberitaan Merdeka.com, ratusan siswa melakukan aksi demonstrasi menyoroti dugaan praktik pungutan liar berkedok sumbangan dan pengadaan snack fiktif. 

ratusan siswa SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggelar aksi demonstrasi di halaman sekolah, Selasa (3/6). Mereka menuntut transparansi serta menyoroti soal praktik pungutan liar berkedok sumbangan sekolah.

Beberapa praktik dugaan pungutan liar yang disoroti siswa ialah soal sumbangan akademik dan non-akademik, serta dugaan pengadaan snack fiktif. Praktik tersebut sudah berjalan sejak beberapa tahun lalu.

"Katanya (sumbangan) untuk gedung, tapi sampai sekarang masih gini-gini aja, emang tidak dibatasi untuk sumbangan, sukarela aja, orangtua saya sudah bayar setiap tahun Rp500 ribu," kata siswa kelas XI berinisial MRPD.

Praktik pungutan liar lain adalah infak untuk pengadaan AC masjid sekolah sebesar Rp20 ribu setiap hari per kelas. Namun dari sumbangan yang dipungut sejak beberapa tahun lalu itu pengadaan AC belum juga terealisasi.

Selain itu, siswa juga menyoroti soal dugaan pengadaan fiktif di sekolah. Seperti siswa dipaksa menandatangani beberapa lembar bukti penerimaan snack untuk sejumlah kegiatan yang sudah lama berlangsung.