Soal QRIS dan GPN, Ini Pandangan dari Pakar Ekonomi UMY

Liputan6.com, Yogyakarta - Pakar Ekonomi Makro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Imamuddin Yuliadi, melihat kritik Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai tantangan. Meurutnys, sistem pembayaran di suatu negara memerlukan aspek keamanan, ketelitian, dan akurasi yang sangat tinggi, namun penerapan standar internasional dalam sistem keuangan juga tidak boleh diabaikan. 

“Kritik yang disampaikan oleh Amerika Serikat dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan evaluasi sekaligus meyakinkan pihak asing bahwa sistem pembayaran QRIS dan GPN aman digunakan dalam transaksi ekonomi internasional,” tegas Imam saat ditemui di Gedung Pascasarjana UMY Rabu 30 April 2025.

Imam menilai selama enam tahun QRIS sudah membuktikan kehandalannya mulai dari sisi efisien dan keamanannya, sehingga, tidak ada lagi alasan bagi pihak asing untuk meragukan sistem pembayaran QRIS maupun GPN. Kehandalan dan kemudahan ini justru menjadi bahan negosiasi yang kuat kepada pihak eksternal, agar QRIS dan GPN tetap dipertahankan sebagai sistem pembayaran utama, baik di kancah nasional maupun internasional.

“Pemerintah Indonesia bersama Bank Indonesia (BI) tidak bisa semata-mata tunduk pada kritik yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Kritik yang masuk tidak harus selalu diterima, namun kita harus mampu mempertahankan apa yang telah ada, sambil terus melakukan pembaruan dan peningkatan kapabilitas kedua sistem pembayaran tersebut. QRIS dan GPN telah menjadi kedaulatan digital ekonomi Indonesia,” tegas dosen Prodi Ekonomi UMY ini.

Imam mengatakan, pemerintah Indonesia mengambil langkah yang sangat berkaitan erat dengan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mempertahankan sekaligus meningkatkan sistem, standar, mutu, keamanan, serta kualitas pembayaran di Indonesia. “Secara domestik, QRIS dan GPN telah terbukti mampu memenuhi kebutuhan transaksi dalam negeri. Oleh karena itu, kebutuhan transaksi ekonomi global pun pasti dapat ditangani dengan baik melalui kedua sistem pembayaran ini,” tutup Imam.