Hari Oeang: QRIS Meledak, Uang Kartal Justru Tembus Rp 1.341 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Memindai kode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) kini menjadi pemandangan sehari-hari. Dari warung kecil hingga gerai ritel, pembayaran digital terasa semakin biasa.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, volume transaksi QRIS meningkat 75,80%, dengan jumlah pengguna mencapai 70,6 juta dan sekitar 49,4 juta pedagang.

Namun, ada hal yang menarik. Di tengah ledakan itu, jumlah uang kartal yang diedarkan justru naik 11,77% secara tahunan menjadi Rp 1.341 triliun pada kuartal III 2026.

"Masa depan sistem pembayaran Indonesia akan semakin didominasi oleh transaksi digital, tetapi bukan berarti uang tunai akan menghilang," kata Josua.

Ia menambahkan, pendorong utamanya dipicu kemudahan hingga biaya transaksi semakin rendah. "Perubahan ini terutama didorong oleh kemudahan, kecepatan, dan biaya transaksi yang semakin rendah," kata Josua.

Pada kuartal III 2026, volume pembayaran digital mencapai 18,09 miliar transaksi. Angka itu tumbuh 39,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan Uang Kartal Bukan Berarti Transaksi Tunai Naik

Josua meminta publik berhati-hati membaca angka uang kartal. "Kenaikan nominal uang beredar tidak otomatis berarti jumlah transaksi tunai juga meningkat," ujar Josua.

Meski begitu, ia melihat angka itu sebagai sinyal. "Kebutuhan masyarakat terhadap uang fisik masih cukup besar," katanya.

Ke depan, porsi tunai dalam transaksi harian diperkirakan terus turun. "Terutama di perkotaan dan pada masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan layanan keuangan digital," ucapnya.

Meski demikian, uang tunai tetap punya peran penting. Josua menyebut transaksi bernilai kecil, kegiatan ekonomi informal, masyarakat lanjut usia, serta wilayah dengan akses internet dan perbankan terbatas.

Uang tunai juga menjadi alat pembayaran cadangan saat jaringan internet, listrik, atau sistem digital terganggu, termasuk ketika bencana alam. "Keduanya sebaiknya dipandang sebagai dua instrumen yang saling melengkapi," katanya.

Bagi Josua, ada lima faktor penentu, yaitu infrastruktur, kemudahan penggunaan, biaya transaksi, literasi, dan kepercayaan terhadap keamanan sistem.

Di kota dengan internet baik dan banyak pedagang QRIS, perubahan perilaku berjalan jauh lebih cepat. Sebaliknya, daerah terpencil masih terkendala jaringan, perangkat, dan pemahaman digital.

Faktor biaya juga krusial bagi pedagang kecil. Keamanan pun tak kalah penting. "Maraknya penipuan digital, pencurian data pribadi, dan penyalahgunaan rekening dapat menghambat adopsi apabila perlindungan konsumen tidak diperkuat," kata Josua.

Fondasi Kuat, tetapi Belum Merata

Survei nasional 2026 mencatat indeks inklusi keuangan 93,61%. Namun, indeks literasi keuangan baru 69,57%, atau terpaut sekitar 24 poin persentase.

"Tingginya penggunaan layanan keuangan belum tentu diikuti kemampuan mengelola risiko transaksi digital secara memadai," ujar Josua.

Karena itu, ia menilai, prioritasnya bukan menghapus uang tunai. "Melainkan membangun sistem pembayaran digital yang inklusif, aman, terjangkau, dan dapat diandalkan," katanya.

Ia menyebut Bank Indonesia perlu memperkuat infrastruktur dan interoperabilitas, sementara OJK dan industri mendorong literasi serta perlindungan konsumen. Pemerintah, menurut dia, harus memeratakan jaringan internet.

"Keberhasilan digitalisasi bukan diukur dari seberapa cepat uang tunai ditinggalkan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat," tegas Josua.

 "Indonesia sudah siap bergerak menuju masyarakat yang semakin sedikit menggunakan uang tunai, tetapi belum perlu menjadi masyarakat yang sepenuhnya tanpa uang tunai," ia menambahkan.