QRIS Buat Judi Online Bakal Langsung Dicabut, Rekening Diblokir

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) bakal menindak tegas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk transaksi judi online (judol). Lembaga ini siap memblokir rekening merchant hingga mencabut izin alat pembayaran jika terbukti melakukan pelanggaran.

Ketua Umum ASPI Santoso menegaskan, penyalahgunaan QRIS untuk perjudian jelas menyimpang dari tujuan utama sistem pembayaran nasional yang dirancang untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif masyarakat.

"Kalau memang ini ada bukti-bukti, maka kita akan tindak tegas. Maka QRIS-nya akan kita cabut dan kita akan matikan alat bayarnya," ujar Santoso usai acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Santoso menyampaikan, ASPI mengimbau seluruh anggotanya agar tidak memfasilitasi transaksi terlarang. Merchant yang terbukti memfasilitasi judol dipastikan bakal kehilangan akses layanan pembayaran serta mengalami pemblokiran rekening.

Ia menambahkan, penanganan masalah ini membedakan antara posisi pembayar (user) dan penyedia jasa (merchant). Bagi pengguna, ASPI mengedepankan edukasi agar memakai QRIS sesuai ketentuan. Namun bagi merchant, sanksi tegas tak bisa ditawar.

"Kalau si merchant-nya, kita akan imbau bahwa ini bukan untuk perjudian. Jadi, kalau ada tindakan-tindakan perjudian, kita akan menutup itu dan otomatis rekeningnya akan kita blok juga karena tidak sesuai dengan peruntukannya," tutur Santoso.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan praktik perjudian online kini semakin canggih dengan memanfaatkan berbagai instrumen pembayaran digital, mulai dari rekening penampungan (mule account), dompet elektronik, QRIS, virtual account hingga aset kripto untuk menyamarkan aliran dana hasil kejahatan.

“Modus operasinya lintas negara,memanfaatkan berbagai platform digital, memanfaatkan rekening penampungan, dompet elektronik, QRIS, hingga aset kripto untuk penyamarkan aliran dana,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dalam OJK Banking Forum 2026, di Gedung Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

Dian mengatakan perkembangan teknologi digital yang mendorong inovasi di sektor jasa keuangan juga dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menjalankan aktivitas ilegal secara lebih terorganisir, termasuk perjudian online.

“Perjudian online saat ini telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang sangat terorganisir,” ujarnya.

Menurutnya, kejahatan perjudian online tidak hanya berdampak pada kerugian finansial masyarakat, tetapi juga memicu persoalan sosial yang lebih luas, mulai dari terganggunya ketahanan keluarga, menurunnya produktivitas nasional hingga mengancam integritas sistem keuangan.

“Kejahatan perjudian online ini selain membawa dampak buruk dari sisi finansial, juga telah memberikan dampak bagi kehidupan sosial masyarakat,” ujar Dian.

Dian menyampaikan, melalui proses EDD sebanyak 32.453 rekening telah diblokir karena diduga digunakan dalam aktivitas perjudian daring.

Meski pengawasan terus diperkuat, OJK mengakui masih menghadapi berbagai tantangan dalam memberantas perjudian online. Salah satunya, pelaku mampu dengan cepat mengganti alamat situs dan domain, memanfaatkan server di luar yurisdiksi Indonesia, hingga menggunakan VPN dan aplikasi terenkripsi.

Selain itu, berkembangnya instrumen pembayaran digital seperti dompet elektronik, virtual account dan aset kripto membuat proses identifikasi transaksi serta pelacakan aliran dana menjadi semakin sulit. Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK tengah mengembangkan berbagai perangkat pengawasan berbasis artificial intelligence (AI).

“Pemanfaatan teknologi analitik dan kecerdasan artificial yang belum optimal yang sebenarnya dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pengawasan yang lebih modern,” pungkasnya.