Usut Dugaan Korupsi Bandwidth di Kota Dumai, Jaksa Nyatakan Tetap Pada Jalurnya

Pengumpulan alat bukti telah dan terus dilakukan untuk membuat terang adanya tindak pidana korupsi atau tidak. Salah satunya bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

Tim auditor telah turun ke Kota Dumai sejak tanggal 4 hingga 13 April 2023 untuk melengkapi data atau keterangan yang dibutuhkan dalam hal mengaudit. Hasilnya disimpulkan tidak ada mark up pada pengadaan bandwidth karena pengadaan secara E-Katalog.

Memang, lanjut Agustinus, saat itu pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan survei ke perusahaan-perusahaan lainnya yang sudah tampil di e-Katalog.

Jika waktu itu PPK melakukan survei dan memilih perusahaan-perusahaan lain yang tampil di e-Katalog, itu pun bisa kontraproduktif. Karena justru perusahaan lain tersebut belum memiliki kesiapan jaringan sehingga butuh waktu lama.

"Ataupun karena perusahaan yg ada di E-Katalog harganya lebih mahal, atau lebih murah tapi tidak siap dengan jaringan di Dumai," terangnya.

Terkait hal itu, dari hasil audit sementara oleh auditor BPKP, tidak dapat disimpulkan adanya perbuatan melawan hukum dari penyedia/rekanan. Di sisi lain, penyidik juga tidak menemukan fakta-fakta lain seperti fee atau gratifikasi.

"Namun bukti-bukti lain terus digali, seperti dokumen/surat, bukti digital, dan ahli dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yang mungkin dapat menemukan fakta-fakta baru," tutur Agustinus.

Dalam kesempatan itu, pihaknya berharap agar publik bersabar. Publik diminta memahami bahwa jika nantinya secara objektif dan sesuai bukti-bukti yuridis ditemukan cukup bukti adanya perbuatan melawan hukum pidana (wederrechtelijkheid), maka perkara itu akan dibawa ke penuntutan.

"Tidak mungkin sampai proses (penuntutan) tersebut hanya didasarkan asumsi," tegasnya.

Agustinus juga mengingat jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Kota Dumai agar segera melaporkan ke penegak hukum jika ada pihak tertentu memanfaatkan penegakkan hukum yang dilakukan.

"Seperti halnya menekan agar diberikan proyek, bantuan anggaran, atau materi, siapa pun itu oknumnya," jelas Agustinus.