Komisi XI Tekankan Regulasi P2SK Tak Boleh Rugikan Pelaku Industri

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan penyempurnaan regulasi dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku industri jasa keuangan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja P2SK Komisi XI DPR RI bersama Perbarindo, Perbanas, Himbara, dan Asbanda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Didik mengatakan pembaruan regulasi perlu dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan industri keuangan dan dinamika ekonomi global. Menurutnya, proses penyusunan aturan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar menghasilkan kebijakan yang relevan sekaligus mampu memperkuat sektor keuangan nasional.

“Dalam perkembangan zaman dan mengikuti apa yang terjadi di gejolak global, tentu undang-undang juga harus selalu senantiasa berubah. Nah ini yang kita temukan pada sore hari ini tentu untuk perbaikan bersama, yaitu tentang momentum penguatan stabilitas, resiliensi, dan konsolidasi,” ujar Didik.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai masukan dari asosiasi perbankan menjadi bahan penting dalam pembahasan P2SK. Perspektif dari pelaku industri diperlukan agar regulasi yang disusun tidak menimbulkan ketimpangan maupun merugikan kelompok lembaga keuangan tertentu.

“Tentunya, saya ucapkan terima kasih atas masukan dan beberapa insight yang diberikan kepada kita. Sehingga, di dalam perancangan penyusunan Undang-Undang P2SK ini tidak merugikan sesuatu lembaga atau membuat tidak balance,” katanya.

Didik juga menyoroti pentingnya peran seluruh kelompok perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, menurut dia, setiap segmen industri perlu mendapatkan ruang yang proporsional dalam kerangka regulasi yang tengah disusun.

Ia berharap pembahasan P2SK dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memperkuat stabilitas sistem keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri secara sehat dan berkelanjutan.

“Kolaborasi antara regulator, industri, dan pemangku kepentingan ini jadi kunci dalam mewujudkan sektor jasa keuangan yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan zaman,” ujar Didik.