Inaplas Minta Pemerintah Terapkan Anti-Dumping

Liputan6.com, Jakarta - Industri petrokimia nasional menghadapi tekanan akibat membanjirnya bahan baku plastik impor asal China yang diduga dipasarkan dengan praktik dumping. Pelaku industri mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan pengamanan perdagangan agar daya saing industri hulu tidak semakin tergerus.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan lonjakan impor bahan baku plastik seperti polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), dan polyethylene terephthalate (PET) terjadi bersamaan dengan penurunan harga jual produk asal China.

“Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain,” kata Fajar di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Dia menuturkan, kondisi tersebut membuat produsen petrokimia nasional semakin sulit mempertahankan margin keuntungan. Tekanan diperberat oleh tingginya harga gas industri yang belum kompetitif.

Fajar mengatakan, ketidakpastian kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) turut mengurangi daya saing industri. Saat ini harga gas di luar skema HGBT mencapai sekitar US$13 per MMBtu.

“Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin yang sangat tipis sehingga terus menggerus keuntungan perusahaan,” ujarnya.

Di sisi lain, kebutuhan bahan baku plastik di dalam negeri masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas produksi nasional. Permintaan PE mencapai sekitar 2 juta ton per tahun, sedangkan produksi domestik baru sekitar 1,2 juta ton sehingga impor masih berkisar 800 ribu-900 ribu ton. Sementara kebutuhan PP mencapai sekitar 2,1 juta ton dengan pasokan dalam negeri sekitar 900 ribu ton, sehingga impor masih sekitar 1,2 juta ton.

Fajar menilai, kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi produk impor murah, terutama setelah perubahan arus perdagangan global yang mendorong ekspor China masuk lebih besar ke pasar domestik.

Tekanan itu mulai berdampak pada operasional industri. Meski belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor hulu, sejumlah perusahaan telah mengurangi jam operasional dan mengubah sistem kerja dari shift menjadi harian.

“Kalau kondisi ini terus berlangsung tentu bisa berujung pada PHK. Sementara tenaga kerja tidak langsung seperti bongkar muat, logistik, dan perusahaan pendukung lainnya sudah mulai mengalami pengurangan aktivitas,” kata Fajar.

Ia mengungkapkan, pelaku industri tengah mempertimbangkan pengajuan instrumen anti-dumping. Namun proses tersebut dinilai berjalan lambat karena memerlukan data resmi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga.

“Kami berharap pemerintah menjadi pihak yang memimpin langkah pengamanan perdagangan ini. Jangan saling menunggu. Kalau terlalu lama, industrinya bisa keburu mati sebelum perlindungan diberikan,” tegasnya.

Fajar juga mengingatkan praktik dumping dapat menghambat masuknya investasi baru ke sektor petrokimia.

“Kalau praktik dumping terus dibiarkan, investor akan menunda investasi baru sampai masalah ini selesai. Karena itu pemerintah harus segera mengambil langkah pengenaan anti-dumping agar industri dalam negeri tetap bertahan dan iklim investasi tidak semakin memburuk,” ujarnya.