Sukses

Korupsi Berjamaah Wakil Rakyat

Liputan6.com, Jakarta: Total nilai korupsi yang dilakukan anggota DPRD selama enam bulan terakhir tercatat lebih dari Rp 394 miliar. Semua itu terjadi di tingkat provinsi maupun kabupaten-kota. Ironisnya, banyak di antara mereka yang terpilih kembali untuk periode berikutnya. Tak heran jika banyak masyarakat yang bereaksi atas hasil tersebut. Mereka berbondong-bondong datang ke kantor DPRD saat pelantikan anggota Dewan terpilih berlangsung. Itu terjadi nyaris di setiap kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia beberapa hari terakhir ini.

Nilai korupsi tersebut baru dihitung sebatas data yang dihimpun dari berbagai media massa nasional. Total korupsi Rp 394 miliar itu terjadi di 59 DPRD. Modus korupsi pun bermacam-macam. Di antaranya adalah penggelembungan nilai anggaran Dewan, perjalanan dinas fiktif, dana siluman, uang saku yang menyalahi aturan hingga dana dari pusat yang dipotong. DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang paling besar nilai korupsinya. Korupsi di sana terjadi dengan modus penggelembungan dana anggaran sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2001 dengan nilai mencapai Rp 46,6 miliar.

Berdasarkan data Kejaksaan Agung, sebanyak 30 Kejaksaan Tinggi melaporkan adanya anggota DPRD yang terlibat korupsi. Semua itu mulai dari Sumatra Utara hingga Kejati NTB. Di Makassar, Sulawesi Selatan, korupsi melibatkan semua anggota DPRD Provinsi Sulsel. Mereka menggelembungkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 18,3 miliar. Rabu pekan silam, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam berunjuk rasa di ujung Tol Reformasi, kilometer empat Makassar. Mereka mengutuk penyelewengan keuangan daerah yang dilakukan DPRD [baca: Mahasiswa Mengecam Anggota DPRD Sulsel].

Di Sumatra Barat, praktik korupsi terungkap di DPRD Provinsi dan tujuh DPRD kabupaten dan kota. Pertengahan Mei silam, Pengadilan Negeri Padang memvonis 43 anggota Dewan bersalah dalam kasus korupsi APBD senilai Rp 5,9 miliar. Tiga di antaranya adalah pimpinan DPRD Sumbar [baca: Tiga Pimpinan DPRD Sumbar Divonis]. Ketiganya yakni Arwan Kasri, Titi Nazif Lubuk, dan Masfar Rasyid.

Untuk Kota Padang, Sumbar, sebanyak 45 anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelewengan APBD 2001 dan 2002 sebesar Rp 10,4 miliar. Namun, dari 10 tersangka, sembilan di antaranya ditahan [baca: Sembilan Anggota DPRD Kota Padang Ditahan]. Mereka antara lain Zainul Arifin, Masran Nasution, Ajun Komisaris Besar Polisi Etty Saridin, Irvantonius, Saukani, Khairul Ikhwan, Syafriadi Autid, Amril Jilha, dan Irdinansyah Tarmizi. Tersangka lain yakni Jonhan Junir masuk daftar pencarian orang.

Masih di Sumbar. Kasus korupsi juga terjadi di DPRD Kota Solok, DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan DPRD Kota Payakumbuh. Di Solok, Wali Kota Solok Yumler Lahar diduga juga terlibat dalam kasus tersebut. Sedangkan di Payakumbuh, 25 anggota DPRD diduga menilap duit Rp 1,3 miliar.

Kasus korupsi juga terungkap di DPRD Nusatenggara Barat. Kejaksaan Tinggi NTB memutuskan 18 orang anggota Panitia Anggaran 2001 dan 2002 DPRD setempat sebagai tersangka. Di antaranya adalah Lalu Serinata--kini Gubernur NTB yang saat itu menjadi Ketua DPRD--, Rachmat Hidayat, dan H. Abdurrahim, serta H. Mahdar. Nama terakhir telah menjadi terpidana lima bulan penjara kasus korupsi bantuan sosial. Mereka disangka memanipulasi anggaran belanja DPRD senilai Rp 24,2 miliar. Keputusan Kejati itu sempat menyulut sikap perlawanan DPRD NTB, sehingga penetapan APBD NTB 2004-2005 menjadi berlarut-larut.

Sementara di Cirebon, Jawa Barat, 11 dari 30 anggota DPRD periode 2004-2009 yang dilantik juga berstatus tersangka kasus korupsi dana APBD Kota Cirebon 2001 senilai Rp 1,3 miliar. Kasus itu melibatkan 30 anggota DPRD periode 1999-2004 yang saat ini masih ditangani Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Tak heran jika pelantikan ke-11 anggota DPRD itu disambut dengan unjuk rasa. Namun Komisi Pemilihan Umum setempat mengatakan, anggota Dewan yang bermasalah itu tetap bisa dilantik menyusul belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sejauh ini, sidang pertama kasus di DPRD Cirebon telah digelar. Para tersangka adalah tiga pimpinan DPRD Kota Cirebon yakni Suryana (ketua DPRD), Sunaryo H.W (wakil ketua), dan Haries Sutamin (wakil ketua). Mereka didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di Semarang, Jawa Tengah, Kejati Jateng memeriksa M. Asrofi dan Wahono Ilyas masing-masing sebagai ketua Panitia Rumah Tangga dan sekretaris Panitia Rumah Tangga DPRD Jateng. Mereka diperiksa dalam kasus penyimpangan di tujuh pos anggaran DPRD Jateng senilai Rp 36 miliar.

Di Riau, Kejati setempat juga menetapkan enam orang anggota DPRD Kampar sebagai tersangka dalam kasus korupsi Dana Purnabakti. Status tersangka juga dikenakan kepada 45 anggota Dewan lain yang terlibat membagi-bagikan uang APBD 2003-2004 senilai Rp 1,125 miliar [baca: Enam Anggota DPRD Kampar Menjadi Tersangka]. Mereka yakni Ketua DPRD Saifudin Effendi, Wakil Ketua DPRD Joni Hasibuan, Wakil Ketua DPRD Jurmalis Saruji, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) Masnur, Sekretaris F-PG Safrizal, dan anggota F-PG Mardanus.

Korupsi juga menjadi masalah serius di DPRD Jateng. Sebelas anggota Dewan dan delapan pegawai sekretariat Dewan beserta Ketua DPRD Mardijo telah diperiksa berkait penggunaan dana APBD sebesar Rp 18,2 miliar tanpa pertanggungjawaban. Dari 100 anggota DPRD Jateng, beberapa di antaranya akan dilantik kembali.

Dari Jawa Timur dilaporkan, polisi Nganjuk, Jatim, mengusut dugaan korupsi dana AD/ART DPRD setempat senilai Rp 5,2 miliar. Tersangka kasus ini adalah Ketua DPRD Nganjuk Marmun [baca: Ketua DPRD Nganjuk Tersangka Korupsi Dana APBD]. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk Ajun Komisaris Besar Polisi Dinas Ismail Isa mengatakan, tidak menutup kemungkinan 44 anggota lainnya juga terlibat. Pasalnya, polisi juga telah menyita berkas penerimaan gaji, kwitansi dan surat perjalanan dinas sebagai barang bukti.

Anggota DPRD Sidoarjo, Jatim, juga menjadi &quotpasien" aparat penegak hukum. Saat ini baru Ketua DPRD Ustman Ikhsan yang menjadi terdakwa kasus korupsi dana SDM senilai Rp 21,9 miliar di tubuh DPRD Sidoarjo ini. Meski kasusnya sudah sampai di tingkat pengadilan, desakan masyarakat agar aparat penegak hukum serius menangani kasus tersebut terus bergulir.

Masyarakat Sidoarjo menilai, korupsi di DPRD setempat dilakukan secara kolektif. Hingga akhirnya polisi didesak memeriksa 44 anggota lainnya. Sementara Kapolres Sidoarjo AKBP Roni M. Sompi berjanji, jika mereka sudah diputuskan bersalah, akan diperiksa. Menurut informasi terbaru, secara berturut-turut, polisi akan memeriksa Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkar Suparman, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB Cholis Ali Fahmi, dan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi TNI/Polri Herijanto.(AIS/Tim Liputan 6 SCTV)
    Loading