KPK Periksa Dirut Artha Jaya Terkait Kasus Izin WNA

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Senin (14/9/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami perkara pengurusan izin tinggal WNA periode 2022-2026.

"Hari ini Senin (14/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK terkait pengurusan izin tinggal WNA di Kementerian Imipas Tahun 2022-2026," kata Budi dalam keterangannya.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," tambahnya.

Joko Mulyono memenuhi panggilan penyidik KPK. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami keterangannya sebagai agen biro jasa yang mengurus dokumen perizinan WNA.

PT Artha Jaya Leonindo merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang layanan konsultan, termasuk pengurusan visa dan izin tenaga kerja, yang berkantor di kawasan Jakarta Selatan.

"Penyidik mendalami saksi selaku agen pengurus WNA, dengan dimintai keterangan terkait pemberian uang pemerasan kepada pihak imigrasi atas pengurusan izin WNA," jelas Budi.

Perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA masih terus bergulir. KPK sebelumnya telah menyita sejumlah aset senilai total sekitar Rp 150 miliar yang berkaitan dengan perkara yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyitaan aset dilakukan sejak penyidikan dimulai hingga 19 Agustus 2026.

“Sampai hari ini tim sudah melakukan penyitaan beberapa aset. Kurang lebih yang sudah tercatat apabila dirupiahkan sekitar Rp 150 M yang berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak, seperti kendaraan, tanah dan bangunan,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/8/2026) malam.

KPK masih menelusuri asal-usul perolehan aset tersebut. Penelusuran dilakukan karena sejumlah aset diketahui diatasnamakan orang lain.

“Nah ini sedang didalami apakah nanti ada modus-modus perbuatan pencucian uang atau tidak,” katanya.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal WNA.

Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA selama periode 2022-2026 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang kemudian menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.