Penjelasan Mekanisme AHWA, Sistem Pemilihan Ketum PBNU di Muktamar ke-35

Liputan6.com, Jakarta - Sidang pleno komisi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menyepakati mekanisme Ahlul Halli wal Aqdli (AHWA) sebagai sistem pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mekanisme ini mengubah proses pemilihan Ketum PBNU yang sebelumnya dilakukan dengan sistem pemungutan suara langsung (voting) oleh peserta muktamar.

Lalu seperti apa cara kerja dari mekanisme AHWA ini?

Mekanisme AHWA selama ini dikenal sebagai model pemilihan berbasis musyawarah oleh tim yang telah ditentukan. Wakil Ketua Komisi Organisasi Muktamar Ke-35 NU Prof. Asrorun Niam Sholeh, menambahkan proses AHWA diawali dengan penjaringan calon yang dilakukan oleh peserta muktamar dengan mengusulkan nama-nama kiai.

Setelah proses penjaringan selesai, lima nama yang memperoleh dukungan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai calon. Kelima nama tersebut kemudian diserahkan kepada tim AHWA untuk dibahas lebih lanjut.

Selanjutnya, anggota AHWA akan menggelar musyawarah secara internal guna menentukan satu nama yang dinilai paling layak memimpin PBNU pada periode mendatang. Keputusan hasil musyawarah tersebut menjadi dasar penetapan Ketua Umum PBNU.

Mekanisme AHWA menitikberatkan proses musyawarah para tokoh yang dipercaya memiliki kapasitas dan kewenangan dalam menentukan pemimpin organisasi. Pendekatan tersebut dinilai mengedepankan pertimbangan kolektif dibandingkan kompetisi melalui pemungutan suara langsung.

Setelah mekanisme ini ditetapkan, maka perhatian peserta muktamar kini tertuju pada proses pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Tahapan itu akan menjadi penentu arah kepemimpinan Nahdlatul Ulama untuk periode mendatang setelah peserta muktamar secara resmi menyepakati penggunaan mekanisme AHWA.

Mengutip website resmi muktamar.nu.id, sebenarnya pemilihan ketum PBNU melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi sudah ada sejak Muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984. Namun, pembakuan AHWA secara legal standing ke dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai mekanisme tunggal pemilihan Rais Aam, pertama kali direalisasikan pada Muktamar ke-33 yang diselenggarakan di Jombang pada bulan Agustus 2015.

Saat itu, pertama kalinya dalam sejarah NU, 9 kiai yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi bersepakat menunjuk Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin sebagai Rais Aam.

Keberhasilan pemilihan Rais Amm di Jombang kemudian dilanjutkan penerapannya pada Muktamar ke-34 di Lampung pada bulan Desember 2021. Pada perhelatan di Lampung itu, para kyai khos dan kharismatik yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi bermusyawarah sehingga menghasilkan keputusan mufakat dengan menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU periode 2021-2026.