Soroti Dinamika Muktamar NU, Gus Salam: Sejarah Kotor Harus Diakhiri

Liputan6.com, Jombang - Calon Ketua Umum PBNU Gus Salam atau yang bernama panjang KH Abdussalam Shohib menggelar jumpa pers, Sabtu (29/8/2026), menjelang puncak Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang, dengan agenda Pemilihan Rais Aam dan Pemilihan Ketua Umum PBNU.

Dalam uraiannya, Gus Salam mengatakan, dinamika Muktamar ke-35 NU telah mencapai titik jenuh yang membahayakan bagi jamiyah Nahdlatul Ulama.

"Fenomena ini bukan asumsi atau perluasan i, tapi fakta yang harus disadari," katanya.

Lebih jauh Gus Salam menjelaskan, muktamirin dari PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCINU luar negeri, semestinya merasa nyaman, aman dan semangat bermusyawarah demi jamiyyah justru merasa sangat lelah, lemas, dan kehabisan tenaga secara fisik dan mental, akibat tekanan konflik tajam PBNU di arena muktamar.

"Intimidasi struktural atas nama kuasa PBNU, Kepanitiaan dan atau Pejabat Negara terjadi massif di Muktamar," katanya.

Manipulasi legalitas hak, kedaulatan dan kemandirian PWNU-PCNU-PCINU dijalankan melalui operasi formal prosedural, tapi merusak substansi dan hakikatnya.

Gus Salam uga mengatakan, karantina disertai money politik yang vulgar dan berlebihan tidak hanya menciptakan luka, juga beban psikologis dan trauma mendalam dalam berjamiyyah. Dan, tekanan prosedur kepesertaan, persidangan hingga protokol keputusan menguras emosi dan energi kesatuan serta persaudaraan dalam jam’iyyah.

"Tidak hanya masyayikh sepuh NU-Pesantren yang prihatin, orang-orang baik di PBNU, kepanitiaan, kader, simpatisan maupun warga NU turut merasakannya," kata Gus Salam.

Dirinya meyakini, oknum-oknum pejabat yang ikut bermanuver kotor dan becek dalam muktamar, sepenuhnya untuk kepentingan pribadi, bukan kemashlahatan negara.

"Dan kita yakin, apa yang disampaikan Bapak Presiden RI dalam pidato pembukaan muktamar merupakan sinyal kuat bahwa setiap pergerakan selama muktamar dalam pantauannya," katanya.

Sejarah kotor-becek bermuktamar dan berjamiyyah, kata Gus Salam, harus diakhiri. Dirinya mendorong pemberian ruang yang luas dan bebas bagi peserta muktamar, fungsionaris dan jamaah NU untuk menikmati mekanisme bermuktamar serta berjamiyyah dengan nyaman, aman dan membahagiakan. Lepaskan mereka berburu berkah jamiyyah, muassis dan masyayikh NU-Pesantren secara proporsional selama muktamar.

Dan, biarkan peserta muktamar bertindak dengan nuraninya. Bersikap dengan nalar kritisnya, yakni mengeksplorasi cara berpikir (fikrah) berbasis paham Aswaja yang membangkitkan jiwa khidmah berjamiyyah dan bernegara.

"Saya, Abdussalam Shohib , tidak hanya diperintah oleh Masyayikh Sepuh NU-Pesantren untuk berikhtiar menjadi pemimpin PBNU dengan cara santun dan beradab, juga diberi amanah-misi untuk mengembalikan marwah NU-Ulama serta melakukan rekonsiliasi total dalam khidmah berjam’iyyah NU dan berNKRI," ungkapnya.

Gus Salam juga mengatakan, jika diberi kepercayaan menjadi Ketua Umum PBNU Masa Khidmat 2026-2031, salah satu wujud konkret komitmen “Rekonsiliasi Total” dalam bentuk pembaharuan internal jam’iyyah, tentu dengan semangat inklusivitas dan pemerataan kepemimpinan jamiyyah ke depan.

Langkah konkret dari janji tersebut antara lain, adalah akan mengambil Sekretaris Jenderal dari Luar Jawa, sebagai komitmen nyata kami untuk memprioritaskan pendampingan serta afirmasi bagi PWNU dan PCNU di luar pulau Jawa.

"Kami akan mengangkat Wakil Ketua Umum atau Ketua Bidang Luar Negeri yang diambil dari kader NU yang menjadi diaspora, guna memperkuat jejaring internasional serta peran global Nahdlatul Ulama di dunia internasional," ungkapnya.

Dan, secara organisasi kami tegas akan menghindarkan NU masuk pada kancah politik praktis demi kemaslahatan Jamiyyah dan jamaah dengan berpegang teguh pada garis-garis perjuangan (khittah) Nahdlatul Ulama.

Sebagai informasi, pemilihan 9 Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), pemilihan Rais Aam, dan Pemilihan Ketua Umum PBNU menjadi agenda utama Muktamar NU. Berikut beberapa mekanisme yang bisa dilakukan:

1. Pemilihan Rais Aam melalui AHWA

Pemilihan Rais Aam menggunakan sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), yakni musyawarah mufakat tertutup oleh sejumlah ulama senior yang sudah dipilih sebelumnya.

Peserta Muktamar dari tingkat cabang dan wilayah mengusulkan nama-nama ulama untuk masuk dalam tabulasi. Nama yang memperoleh tabulasi tertinggi kemudian disahkan menjadi anggota formal AHWA.

Selanjutnya, anggota AHWA menggelar sidang tertutup untuk bermusyawarah dan menetapkan Rais Aam PBNU.

2. Pemilihan Ketua Umum PBNU

Pemilihan Ketua Umum PBNU dipimpin presidium sidang berdasarkan tata tertib pemilihan yang telah disahkan muktamirin.

Pemilihan tidak menggunakan sistem pendaftaran terbuka, melainkan penjaringan langsung. Muktamirin yang memiliki hak suara menuliskan nama bakal calon secara langsung pada surat suara.

Bakal calon yang memenuhi ambang batas minimal suara sesuai tata tertib akan disahkan menjadi calon ketua umum.

Sebelum pemilihan final, calon ketua umum harus mendapatkan persetujuan atau restu tertulis dari Rais Aam terpilih untuk menjaga keselarasan kepemimpinan organisasi.

Jika hanya terdapat satu calon atau tercapai mufakat, calon tersebut langsung ditetapkan. Jika tidak, dilakukan pemungutan suara untuk memilih Ketua Umum PBNU.

3. Penetapan Tim Formatur

Setelah Rais Aam dan Ketua Umum PBNU terpilih disahkan, Muktamar menunjuk Tim Formatur yang dipimpin kedua pemimpin baru tersebut bersama perwakilan wilayah.

Tim Formatur bertugas menyusun struktur lengkap jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk masa khidmah lima tahun berikutnya.