Mendagri Siapkan Dukcapil Jadi Kunci Layanan Publik Digital

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan layanan publik digitalisasi data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sangat penting.

Data tersebut jadi fondasi utama dalam pembangunan sistem pemerintahan digital atau E-Government di Indonesia.

Tito mengatakan, transformasi layanan publik berbasis digital tidak akan berjalan optimal tanpa didukung data kependudukan yang akurat dan selalu diperbarui. Data milik Dukcapil jadi satu-satunya basis data yang mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia dan diperbarui secara real time.

"Data yang terlengkap dan ter-update tiap hari, tiap menit, tiap detik itu adalah data Dukcapil. Oleh karena itulah, Dukcapil menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan digital yang sedang dibangun," ujar Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah saat ini sedang fokus mempercepat pembangunan Electronic Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, pemerintah juga menyuapkan implementasi Satu Data Indonesia sebagai basis integrasi data lintas kementerian dan lembaga.

Menurut Tito, kedua program tersebut akan menggunakan data kependudukan Dukcapil sebagai dasar utama karena memiliki cakupan paling lengkap dan diperbarui secara terus-menerus.

Saat ini, kata dia, data Dukcapil telah mencakup sekitar 290 juta penduduk Indonesia atau mendekati 99 persen populasi. Data itu tidak hanya memuat identitas dasar, tetapi juga dilengkapi biometrik berupa face recognition, sidik jari, hingga iris mata yang dihimpun secara real time dari seluruh kantor Dukcapil kabupaten dan kota.

"Data ini bergerak setiap detik. Ada yang lahir, meninggal dunia, menikah, pindah domisili, semuanya langsung masuk ke server Dukcapil," jelasnya.

Tito juga mengatakan bahwa konsep E-Government dibangun dengan tujuan jelas untuk memangkas birokrasi yang ada. Sehingga nantinya masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke kantor pemerintah untuk mengurus berbagai layanan publik.

Melalui portal layanan publik yang tengah dikembangkan pemerintah, Tito menyebut masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga administrasi kependudukan melalui satu aplikasi yang terintegrasi.

"Aplikasinya mengintegrasikan layanan publik kementerian dan lembaga. Ke depan masyarakat tidak perlu lagi datang ke banyak kantor. Cukup masuk ke sistem digital untuk mendapatkan pelayanan," terang dia.

Tito menambahkan, data Dukcapil juga nantinya akan terintegrasi dengan data dari berbagai instansi, seperti Kementerian ATR/BPN, Badan Pusat Statistik (BPS), Polri, Kementerian Kesehatan, hingga kementerian dan lembaga lainnya agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran.

Lebih jauh Tito menyatakan bahwa upaya dan dukungan pemerintah dalam melakukan transformasi digital cukup kuat. Saat ini pemerintah menyiapkan program penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil melalui skema multi-years senilai sekitar Rp 3,5 triliun.

Tito menerangkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data, memperbesar bandwidth, memperkuat sistem keamanan siber, serta menyiapkan pusat pencadangan data (backup server) agar layanan tetap berjalan apabila terjadi gangguan pada pusat data utama.

"Kalau sudah bermain di digitalisasi, jangan main-main. Sekali sistem down, dampaknya bisa luas, akan membuat kekacauan. Karena itu infrastruktur, bandwidth, dan cyber security harus benar-benar kuat," kata Tito.