BI Genjot Kolaborasi Lintas Negara untuk Perkuat Kepercayaan di Era Digital

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menegaskan perlindungan konsumen perlu menjadi bagian yang melekat dalam arsitektur transformasi digital. Selain itu, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama ekonomi digital.

Seiring perkembangan sistem pembayaran yang semakin cepat, terhubung, dan lintas batas, penguatan tata kelola dan perlindungan konsumen menjadi semakin penting.

Kolaborasi lintas sektor, dan negara juga perlu terus diperkuat untuk memastikan inovasi yang aman, inklusif dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta saat membuka seminar internasional bertema “The Collaborative Frontier: Integrating Multi-Stakeholder Strategies in Consumer Protection and Financial Integrity" di Bali, 17–18 September 2026.

Kegiatan tersebut diikuti oleh antara lain World Bank, OECD, ADB, UNODC, CGAP, INTERPOL¹, Reserve Bank of India, Bank Negara Malaysia, dan Banco Central do Brasil, serta berbagai lembaga internasional, bank sentral, regulator, penegak hukum, akademisi, dan industri dari berbagai negara.

Pelindungan konsumen memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat di tengah meningkatnya risiko kejahatan digital. Dampak kejahatan digital tidak hanya kerugian konsumen, tetapi juga memengaruhi adopsi digital, inklusi keuangan, hingga stabilitas sistem keuangan.

Karena itu, Filianingsih mengingatkan pelindungan konsumen perlu menjadi bagian yang melekat dalam arsitektur transformasi digital, disertai penguatan sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang terintegrasi, real-time, dan berbasis risiko. Kolaborasi tersebut perlu didukung kejelasan tanggung jawab, pertukaran informasi yang tepercaya, serta respons lintas batas yang terkoordinasi.

"Teknologi dapat memungkinkan tumbuhnya kepercayaan, tetapi teknologi semata tidak dapat menciptakannya. Tata kelolalah yang menciptakannya," ujar Filianingsih, dikutip dari laman BI, Kamis, (17/9/2026).

Transaksi digital di Indonesia berkembang pesat, tetapi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas konsumen dalam memahami dan mengelola risiko.

Pada semester I 2026, transaksi QRIS mencapai 12,55 miliar transaksi atau dua kali lipat dibandingkan semester I 2025, dengan nilai sekitar Rp 600,7 triliun. QRIS telah digunakan oleh lebih dari 66 juta pengguna dan hampir 45 juta merchant yang sebagian besar merupakan UMKM.

Di sisi lain, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 mencatat indeks literasi keuangan sebesar 69,57%, masih di bawah indeks inklusi keuangan sebesar 93,61%.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan perlu beriringan dengan peningkatan pemahaman konsumen, pengamanan yang efektif, serta mekanisme penanganan pengaduan dan pemulihan yang mudah diakses.

Bank Indonesia memperkuat pelindungan konsumen sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Dengan inisiatif pada aspek Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional, dan Rupiah Digital (4I-RD), Bank Indonesia memastikan pelindungan konsumen, integritas transaksi, literasi digital, dan manajemen risiko menjadi bagian dari pengembangan sistem pembayaran.

Penguatan tersebut didukung Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, serta kolaborasi melalui Indonesia Anti-Scam Centre untuk mempercepat deteksi, pelaporan, dan pemulihan dana korban kejahatan digital.

Di tingkat global, Bank Indonesia turut aktif dalam berbagai forum internasional, antara lain OECD Working Party on Financial Consumer Protection, Education and Inclusion, OECD/INFE, dan FinCoNet, untuk turut membentuk standar global yang dapat diterapkan sesuai dengan beragam karakteristik konsumen, kelembagaan, dan pasar.

Seminar membahas berbagai strategi untuk memperkuat pelindungan konsumen di tengah semakin kompleksnya risiko keuangan digital.

Fokus diskusi mencakup penguatan harmonisasi regulasi dan kerja sama internasional untuk menangani kejahatan keuangan lintas negara, pemanfaatan kecerdasan artifisial dan blockchain untuk memperkuat deteksi dini, peningkatan literasi keuangan digital melalui peran komunitas dan masyarakat sipil, serta penguatan etika, integritas, dan tanggung jawab industri. Berbagai perspektif dari para narasumber diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan risiko secara lebih terintegrasi sehingga masyarakat semakin terlindungi dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.

Bank Indonesia akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan negara untuk memastikan kemajuan inovasi dan konektivitas berjalan seiring dengan pelindungan konsumen dan integritas sistem keuangan. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan masa depan keuangan digital yang tepercaya, inklusif, dan Tangguh, serta berkontribusi optimal pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.