KPK Temukan Rp 2 M dalam OTT Bupati Pemalang

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti dalam rangkaian penyelidikan tertutup operasi tangkap tangan (OTT) di Pemalang. Salah satunya adalah uang tunai yang diperkirakan lebih dari Rp 2 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, dalam rangkaian OTT Bupati Pemalang tersebut, KPK juga menyita barang bukti lain.

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai sejumlah lebih dari Rp 2 miliar, dan tentunya barang bukti-barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini," kata Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (29/7/2026).

Budi menjelaskan, KPK dalam operasi tangkap tangan kali ini berhasil mengamankan sebanyak 21 orang di tiga wilayah berbeda. Termasuk Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang ditangkap di Jakarta.

"Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang. Lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan satu orang diamankan di Purworejo," kata Budi

"Salah satu orang yang diamankan di Jakarta adalah Bupati Pemalang, yang kemudian tadi malam sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif," tambahnya.

Dari 21 orang yang diamankan, kata Budi, 12 orang di antaranya akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Termasuk lima orang yang diamankan di Jakarta.

"Dari 12 orang tersebut, lima di antaranya yang diamankan di Jakarta, saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK. (Bupati) tadi malam sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif," katanya.

"Untuk tujuh orang lainnya, enam dari Pemalang dan satu dari Purworejo, kemungkinan siang ini sampai dengan sore, gitu ya, akan tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," sambung Budi.

Saat ini KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari Anom Widiyantoro. Ketentuan itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).