79 Angkot dan 18 Minibus Dikerahkan, Mahasiswa Bergerak ke Bundaran HI

Liputan6.com, Jakarta - Gabungan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat berangkat dari lapangan Fisip Universitas Indonesia menuju Bundaran HI untuk demonstrasi, Rabu (28/10/2026). Berdasarkan pantauan Liputan6.com, mahasiswa satu per satu naik kendaraan yang telah disiapkan di lokasi.

Sekira 79 angkot dan 18 minibus membawa massa berangkat secara bertahap menuju Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat puluhan mahasiswa naik sepeda motor.

Mahasiswa yang berangkat demonstrasi memakai pita dan lakban di lengan, sebagai penanda. Selain itu mereka membawa sejumlah poster dan spanduk berisi tuntutan kepada pemerintah.

Kordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Hernanda mengatakan, aksi yang dilakukan gabungan mahasiswa dan sejumlah elemen menuntut penanganan serius bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Yang sangat urgent itu status bencana nasional untuk Karhutla," ujar Hafidz.

Hafidz berharap pemerintah tidak menutup mata dan telinga terhadap suara rakyat. "Kali ini kami turun lagi di Bundaran HI bertepatan peringatan sumpah pemuda, untuk menyuarakan itu lagi. Bila kami di Bundaran HI dan di pusat Jakarta masih tidak mendengarkan juga, saya rasa kita semua harus sadar, sadar kita dibungkam, sadar tidak dipedulikan," tegas Hafidz.

Hafidz mengungkap, gabungan massa yang akan melakukan aksi mencapai 12 ribu. Adapun massa gabungan yang berangkat dari Universitas Indonesia mencapai 800 sampai 1.000 mahasiswa.

"Yang berangkat dari UI itu ada 800 sampai 1.000 mahasiswa," ucap Hafidz.

Sebelumnya, aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini akan membawa lima tuntutan terkait kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, mengatakan mahasiswa telah menghimpun berbagai keresahan masyarakat yang dinilai belum mendapat respons memadai dari pemerintah, terutama setelah aksi pada 20 Oktober lalu.

"Kita telah menampung kemarahan dan keresahan rakyat yang selama ini mungkin tertutupi," ujar Namora.

Lima tuntutan yang akan disuarakan meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pembenahan kebijakan ekonomi, penurunan biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan berpendapat.

Dalam tuntutan pertama, BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk karhutla dan bencana ekologis lainnya. Mahasiswa menilai pemerintah belum mengambil langkah tersebut meski parameter hukumnya dinilai telah jelas.

"Kita tidak mengerti kenapa pemerintah tidak kunjung menetapkan sebagai status bencana nasonal. Padahal, parameter hukum sudah jelas, benefitnya sudah jelas, mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui," jelas Namora.

Pada sektor ekonomi, BEM UI menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih berpihak kepada masyarakat. Mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Tuntutan berikutnya berkaitan dengan sektor pendidikan. BEM UI meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan sekaligus memastikan pemerataan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Dalam bidang hukum dan tata kelola pemerintahan, mahasiswa mendesak penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai bermasalah, seperti UU TNI, KUHP, dan UU P2SK.

"Jelas sekali itu bentuk autocratic legalism atau legalisasi untuk kekuasaan," tegas Namora.

Sementara itu, dalam isu hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, BEM UI menuntut perlindungan kebebasan berpendapat. Mahasiswa juga menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik serta keterlibatan militer di ruang sipil.

"Ada ribuan teman kami yang sampai sekarang masih menjadi tahanan politik, ada ratusan teman kami yang menjadi korban kriminalisasi, dan ada puluhan desa dan kota menjadi korban dari militerisasi yang masuk ruang sipil," ucap Namora.