Pemerintah Prancis Janjikan Reformasi Pendidikan, Tapi Demo Akan Berlanjut

Liputan6.com, Paris - Pemerintah Prancis menjanjikan reformasi pendidikan untuk meredakan gelombang demo besar-besaran yang berlangsung selama beberapa pekan. Namun, kelompok pelajar dan serikat guru menilai kebijakan tersebut belum cukup untuk menjawab tuntutan mereka dan berencana melanjutkan aksi protes.

Menurut laporan Reuters, Selasa (27/10/2026), Sekretaris Jenderal serikat guru SNES-FSU, Sophie Venetitay, menilai langkah pemerintah belum memadai untuk meredakan kemarahan pelajar. Ia mendesak pemerintah memperluas pembatasan jumlah siswa dalam satu kelas dan menambah tenaga pengajar.

Venetitay menyebut kebijakan yang diumumkan pemerintah baru merupakan langkah awal untuk menjawab tuntutan demonstran.

Kelompok pelajar pun telah menyerukan demonstrasi lanjutan pada Sabtu (31/10) dan 5 November 2026.

Gerakan protes yang awalnya dipelopori pelajar sekolah menengah tersebut kini meluas dengan keterlibatan serikat pekerja dan kelompok Rompi Kuning (Yellow Vests). Selain persoalan pendidikan, mereka memprotes memburuknya layanan publik dan kenaikan biaya hidup.

Pemerintah Prancis pada Senin (26/10) mengumumkan serangkaian kebijakan untuk memperbaiki sistem pendidikan, termasuk mengganti platform nasional penerimaan mahasiswa baru yang dikenal sebagai Parcoursup.

Parcoursup merupakan sistem daring yang memungkinkan calon mahasiswa mendaftar ke universitas dan berbagai program pendidikan tinggi lainnya, sekaligus menerima keputusan hasil seleksi.

Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi Prancis, sekitar 1,05 juta orang mendaftar melalui platform tersebut pada 2026, jumlah tertinggi yang pernah tercatat.

Namun, menurut laporan Associated Press (AP), Parcoursup menjadi salah satu sasaran utama demonstrasi karena para pelajar menilai kriteria seleksinya tidak transparan dan kesempatan untuk diterima di program studi pilihan mereka tidak setara.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi Prancis Philippe Baptiste mengumumkan bahwa perubahan besar pada sistem penerimaan mahasiswa akan dimulai pada 2027, sebelum platform tersebut diganti sepenuhnya pada 2028.

Berdasarkan pengumuman resmi pemerintah Prancis, perguruan tinggi akan diwajibkan memublikasikan kriteria seleksi secara lebih jelas mulai proses penerimaan mahasiswa 2027.

Platform tersebut akan menyediakan penjelasan mengenai setiap keputusan penolakan. Selain itu, perguruan tinggi harus memberikan alasan di balik keputusan seleksi apabila diminta oleh calon mahasiswa yang bersangkutan.

Pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan pelajar dan tenaga pengajar untuk menyusun rekomendasi sistem pengganti Parcoursup. Rekomendasi awal ditargetkan selesai paling lambat akhir November 2026.

Pemerintah menyatakan siap mengajukan rancangan undang-undang apabila reformasi tersebut memerlukan perubahan aturan hukum.

Selain merombak sistem penerimaan mahasiswa, pemerintah Prancis menjanjikan penambahan 15.000 tempat di perguruan tinggi sepanjang 2027 hingga 2028.

Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi Prancis, sebanyak 10.000 tempat tambahan akan disediakan pada program pendidikan teknik tingkat lanjut atau BTS mulai tahun akademik 2027.

Sementara itu, 4.000 tempat akan ditambahkan pada program sarjana teknologi terapan atau BUT, disertai 1.000 tempat pada jalur pendidikan tinggi yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Namun, jumlah tersebut masih jauh di bawah tuntutan kelompok pelajar yang meminta pemerintah menyediakan 250.000 tempat tambahan di perguruan tinggi.

Menurut laporan AP, dua kelompok pelajar menyambut sebagian kebijakan pemerintah, tetapi tetap menyerukan kelanjutan demonstrasi setelah perwakilan mereka bertemu dengan Perdana Menteri Sébastien Lecornu pada Senin.

Nathanael Combary dari kelompok pelajar Renouveau Lyceen mengatakan pemerintah baru menindaklanjuti sebagian tuntutan mereka.

"Kami berhasil membuat sebagian tuntutan pelajar ditanggapi. Saya menekankan kata 'sebagian'," kata Combary, seperti dikutip AP.

Sementara itu, Clement Vieillot dari kelompok pelajar Mouvement Cachan 94 menyampaikan kritik lebih keras terhadap hasil pertemuan tersebut.

"Kami hanya mendapatkan sedikit sekali dibandingkan dengan apa yang kami tuntut," ujar Vieillot, seperti dikutip AP.

Paket reformasi pendidikan Prancis mencakup perbaikan kondisi pembelajaran, penambahan tenaga pengajar, peningkatan bantuan mahasiswa, serta renovasi fasilitas sekolah dan perguruan tinggi.

Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi Prancis, mulai tahun akademik 2027, jumlah siswa dalam kelas pertama sekolah menengah atas jalur umum dan teknologi akan dibatasi maksimal 28 orang.

Kebijakan tersebut akan diprioritaskan bagi separuh sekolah menengah atas dengan kondisi sosial ekonomi paling kurang beruntung, sebelum diperluas ke seluruh sekolah menengah atas pada 2028.

Pemerintah berjanji membatalkan rencana pengurangan tenaga pengajar di sekolah menengah dan menambah 500 posisi guru dalam rancangan anggaran negara 2027.

Untuk renovasi bangunan sekolah, pemerintah menyediakan fasilitas pinjaman berbunga rendah hingga 4 miliar euro bagi otoritas pemerintahan daerah hingga 2030.

Secara terpisah, pemerintah pusat menyiapkan investasi senilai 1 miliar euro untuk renovasi dan perbaikan fasilitas kampus hingga 2029.

Pemerintah turut menjanjikan kenaikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang disesuaikan dengan inflasi mulai tahun akademik 2027.

Menurut Reuters, Menteri Anggaran Prancis David Amiel mengatakan paket kebijakan yang diumumkan pemerintah diperkirakan membutuhkan biaya 5 miliar euro.

Dalam keterangannya kepada stasiun televisi TF1, Amiel menjelaskan bahwa pemerintah berencana mengimbangi pengeluaran tersebut melalui pemangkasan anggaran di sektor lain.

Kondisi ini menambah tantangan bagi pemerintah Prancis yang sedang menghadapi tekanan untuk mengurangi utang negara.

Menurut Reuters, gelombang demo pelajar bermula dari ketidakpuasan mereka terhadap kondisi sekolah, termasuk kekurangan tenaga pengajar, ruang kelas yang terlalu padat, dan terbatasnya fasilitas pendidikan.

Aksi pemblokiran sekolah yang dimulai pada pertengahan September 2026 kemudian meluas menjadi gerakan protes nasional.

Situasi memburuk pada 17 Oktober 2026 ketika demonstrasi di sejumlah wilayah Prancis berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan.

Menurut laporan AP, sejumlah kelompok demonstran melakukan pembakaran, menjarah toko, bentrok dengan polisi, serta menyerang bangunan pemerintah.

Di Marseille, massa sempat menerobos masuk ke balai kota. Sementara itu, Balai Kota Limoges yang dibangun pada abad ke-19 dibakar hingga atap dan menara jamnya runtuh.

AP melaporkan sekitar 2.400 orang ditangkap terkait demonstrasi tersebut, meskipun ratusan ribu peserta lainnya menyampaikan tuntutan secara damai.

Demonstrasi nasional berikutnya pada Sabtu (24/10) berlangsung dengan tingkat kekerasan yang lebih rendah.

Menurut pihak berwenang Prancis, sekitar 410.000 orang mengikuti aksi tersebut. Namun, penyelenggara memperkirakan jumlah peserta mencapai hampir 800.000 orang.

Pemerintah mengerahkan sekitar 70.000 polisi dan anggota gendarmerie, yaitu pasukan keamanan berstatus militer di Prancis, untuk mencegah terulangnya kerusuhan besar.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan sebanyak 1.435 orang ditangkap di seluruh negeri terkait demonstrasi pada akhir pekan tersebut.

Gelombang kerusuhan ini turut memicu sorotan terhadap tindakan aparat keamanan.

Menurut laporan AP, penggunaan senjata pengendali massa oleh polisi menjadi sorotan setelah sejumlah remaja mengalami cedera serius yang berpotensi berdampak permanen terhadap kehidupan mereka.

Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa pemerintah Prancis sempat menangguhkan penggunaan granat kejut dalam penanganan demonstrasi pelajar setelah seorang remaja berusia 15 tahun kehilangan tangan dalam bentrokan dengan polisi.

Nunez menyatakan penangguhan tersebut diberlakukan hingga penyebab insiden yang terjadi di Lens, Prancis utara, dapat dipastikan.

Di tengah ketidakpuasan terhadap reformasi pendidikan, Presiden Prancis Emmanuel Macron berjanji mengambil langkah konkret untuk menjawab tuntutan para pelajar.

Menurut AP, Macron menyampaikan pernyataan tersebut ketika berkunjung ke Marseille pada Senin.

"Saya telah meminta pemerintah untuk menanggapi tuntutan-tuntutan yang sah dan menjadi akar dari gerakan protes ini," kata Macron.

Namun, pelaksanaan sejumlah kebijakan masih menghadapi ketidakpastian, terutama karena sebagian reformasi baru dijadwalkan berlangsung setelah masa jabatan Macron berakhir.

Penggantian Parcoursup pada 2028, misalnya, akan menjadi tanggung jawab pemerintahan presiden berikutnya.

Macron tidak dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga secara berturut-turut dalam pemilihan presiden 2027. Pemungutan suara putaran pertama dijadwalkan berlangsung pada 18 April 2027, sedangkan putaran kedua pada 2 Mei 2027.

Menurut AP, pemimpin sayap kanan Marine Le Pen memimpin jajak pendapat menjelang pemilihan tersebut. Partainya, National Rally, berupaya memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat dengan menampilkan diri sebagai kekuatan politik yang mengutamakan penegakan hukum dan ketertiban.