Kapolri Jamin Pengamanan Demo Hari Ini Lebih Humanis

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan pengamanan demo hari ini, Rabu (28/10/2026) mengedepankan pendekatan humanis. Demo hari ini digelar mahasiswa dan sekelompok masyarakat dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda.

"Hari ini ya kita akan tetap melakukan upaya pengamanan, ya, di seluruh Indonesia. Kita tetap mengedepankan upaya yang humanis, tetap melakukan upaya preventif, preemptif kepolisian," tutur Suyudi di Mabes Polri, Rabu (28/10/2026).

Suyudi menegaskan, pihaknya menghormati penyampaian aspirasi di muka umum. Dia berpesan agar tidak melakukan tindakan-tindakam anarkis.

"Kami berpesan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis," ujarnya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir menambahkan, kepolisian mengedepankan pendekatan humanis, preventif, dan kolaboratif dalam mengamankan aksi penyampaian pendapat di muka umum.

Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, pelaksanaannya juga perlu disertai tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain serta menjaga ketertiban bersama.

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Polri menghormati hak tersebut dan berkomitmen memberikan pelayanan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib. Mari kita bersama-sama menjaga suasana yang damai, menghormati hak orang lain, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” ujar Johnny, Rabu (28/10/2026).

Dia menjelaskan, pelayanan kepolisian selama aksi dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan penyelenggara aksi, pengaturan lalu lintas, patroli, penjagaan, serta langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Polri juga melakukan deteksi dini dan peringatan dini serta membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Upaya tersebut ditujukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan, baik di ruang fisik maupun ruang digital.

Johnny menegaskan, kehadiran personel kepolisian bukan untuk menghalangi masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada peserta aksi maupun masyarakat umum.

“Polisi hadir bukan untuk menghalangi masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan untuk memberikan pelayanan dan memastikan hak tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kami mengajak peserta aksi, petugas di lapangan, dan seluruh elemen masyarakat untuk saling menghormati, menjaga komunikasi, serta bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” katanya.

Dia menambahkan, apabila ditemukan pelanggaran hukum atau gangguan nyata terhadap keamanan dan keselamatan, polisi akan melakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tindakan kepolisian, kata dia, harus mempertimbangkan aspek hukum, kebutuhan di lapangan, proporsionalitas, dan akuntabilitas serta tetap menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi memicu keresahan. Masyarakat juga diimbau memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.

“Keamanan akan lebih mudah terwujud apabila polisi dan masyarakat saling bekerja sama. Kami mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog, menjaga ketertiban, dan menghormati perbedaan pendapat. Aspirasi dapat disampaikan secara tegas tanpa harus disertai tindakan yang merugikan orang lain,” pungkas Johnny.

Sebagai informasi, Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) menggelar demo di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Mereka membawa lima tuntutan.

Perwakilan Komite Sadar, Namoradiarta Siahaan mengatakan, aksi tersebut melanjutkan demo pada 20 Oktober lalu dengan tuntutan agar negara bertanggung jawab dan tidak menjadikan rakyat sekadar objek dalam penyelenggaraan negara.

Namoradiarta mengatakan, Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai wajib merealisasikan janji politik dalam Asta Cita, bukan sekadar menjadikannya retorika. Pasalnya, pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan tujuan negara untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar tersebut, Komite Sadar mendesak agar pemerintah memenuhi lima tuntutannya, yaitu:

1. Tetapkan Status Bencana Nasional, Adili Korporasi yang Bertanggungjawab, dan Tuntaskan Integrasi Tata Kelola Lahan.

2. Wujudkan APBN untuk Kepentingan Rakyat dan Hentikan Pemborosan untuk Kepentingan Politik Berkedok Program Populis seperti MBG dan KDMP.

3. Turunkan Biaya Pendidikan dan Berikan Akses Layanan Dasar yang Merata.

4. Hentikan Penggunaan Hukum untuk Penyalahgunaan Kekuasaan dan Berantas KKN.

5. Kembalikan Kebebasan Bersuara, Adili Pelanggar HAM, dan Hentikan Militerisasi di Ruang Sipil.