Wamendagri soal Sayembara Tangkap Begal: Inovasi Jangan Lemahkan Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi soal sayembara tangkap begal yang diinisasi Gubernur Jaw Barat, Dedi Mulyadi. Dia menegaskan kepala daerah harus memastikan kasus berjalan sesuai koridor hukum yang ada dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok, yang maksimal begitu ya," jelas Bima Arya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Dia menyampaikan inovasi maupun kreasi jangan sampai mengurangi koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum. Bima Arya menilai penguatan patroli merupakan langkah yang tepat mengatasi kasus begal yang semakin marak terjadi.

"Jadi kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum. Dan menurut saya patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan," tutur dia.

"Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain," sambung Bima Arya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa insentif senilai Rp10 juta bagi warga yang membantu menangkap pelaku begal dan kejahatan jalanan, merupakan strategi psikologis untuk mencegah aksi main hakim sendiri, bukan ajakan memburu pelaku.

Dedi memastikan hadiah uang tunai tersebut hanya akan diberikan jika pelaku kejahatan diserahkan langsung ke pihak kepolisian dalam kondisi utuh, serta telah ditetapkan secara resmi sebagai tersangka.

"Logikanya sederhana. Misalnya ada maling motor, jangan digebuki sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, tidak usah digebuki sampai mati, lumayan Rp10 juta kalau diantarkan. Itu secara psikologis akan memengaruhi," ujar Dedi di Arcamanik Bandung, Jumat (24/7/2026).

Mantan Bupati Purwakarta itu menggarisbawahi aturan main ketat terkait kondisi fisik pelaku saat diserahkan warga. Pemprov Jabar akan membatalkan pemberian hadiah jika terbukti ada penganiayaan atau tindak kekerasan berlebihan.

"Kalau dalam keadaan babak belur, ya tidak boleh. Tidak boleh mereka diserahkan dalam keadaan babak belur. Lecet sedikit mungkin boleh, tapi kalau babak belur, kita tidak kasih hadiah," ujarnya.