DPRD Usul 50% Anggaran LPDP Jakarta Dialihkan Buat Sekolah Gratis dan SLB

Liputan6.com, Jakarta - Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan 50 persen anggaran beasiswa (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) LPDP yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dialihkan untuk Program Sekolah Swasta Gratis dan fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB).

Hal ini disampaikan Ketua Komisi E Muhammad Subki dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.

Subki menjelaskan, semula alokasi anggaran untuk program beasiswa LPDP DKI diusulkan sebesar Rp 99,9 miliar. Namun, anggota dewan menilai porsi tersebut kurang efektif, mengingat kondisi perekonomian di Jakarta yang belum stabil.

“LPDP silakan dilanjutkan, tapi porsinya dikurangi,” ujar Subki.

Menurut dia, program beasiswa LPDP saat ini belum menyasar kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh. Subki bilang, pemenuhan akses pendidikan dasar untuk siswa kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus justru perlu diprioritaskan.

Oleh sebab itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta ingin alokasi dana program LPDP yang ditargetkan berjalan pada 2027 dibagi dua.

“Jadi untuk LPDP separuh, untuk sekolah swasta gratis dan SLB separuh,” kata Subki.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyadari, program beasiswa LPDP bagi siswa berprestasi juga sangat penting. Program ini menjadi bekal bagi Jakarta untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Jakarta.

“Kita ingin memproyeksikan mereka sekolah di luar negeri dengan jurusan yang diperlukan DKI Jakarta,” ungkapnya.

Namun di satu sisi, ada program sekolah swasta gratis ditargetkan di 103 sekolah untuk teahun ini. Dia berujar bahwa melalui program ini, akses pelayanan pendidikan bagi warga kurang mampu di seluruh wilayah DKI Jakarta akan terpenuhi secara merata.

“Kita ingin adanya penambahan sekolah swasta gratis dari yang kemarin 103. Supaya progres sekolah gratis ini semakin banyak,” ujar Subki.

Dia juga menyoroti soal minimnya ketercukupan fasilitas sekolah bagi anak-anak disabilitas di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI juga didorong dapat memberikan perhatian ekstra, termasuk menambah alokasi anggaran bagi SLB.

“Anak-anak kita yang istimewa harus mendapatkan layanan yang cukup. Paling tidak progresnya ada,” kata dia.