Dua Miliarder Kripto Sumbang Rp 1,7 Triliun ke Partai Politik Inggris

Liputan6.com, Jakarta - Dua miliarder kripto memberikan amunisi dana besar kepada Reform UK, partai politik Inggris yang dipimpin Nigel Farage. Total donasi mencapai 72 juta pound sterling, atau sekitar US$ 97 juta.

Jika dirupiahkan, sumbangan tersebut mencapai Rp 1,7 triliun dengan estimasi US$ 1 di angka Rp 17.607. 

Jumlah tersebut menjadi rekor donasi yang pernah diumumkan sebuah partai politik Inggris.

Dikutip dari CoinMarketCap, Minggu (13/9/2026), donasi diberikan dalam dua hari berturut-turut. Salah satu pendiri BitMEX, Ben Delo, mengumumkan sumbangan £36 juta pada Jumat (11/9/2026).

Sehari kemudian, investor Tether Christopher Harborne memberikan jumlah yang sama.

BBC melaporkan kedua donasi tersebut sebagai sumbangan terbesar kepada partai politik Inggris sejak kewajiban pelaporan donasi diberlakukan pada 2001.

Namun, angka £72 juta tersebut bukan berasal dari satu transaksi, melainkan dua donasi terpisah masing-masing £36 juta.

Sementara angka US$ 97 juta merupakan konversi yang digunakan Decrypt. Nilai dalam pound sterling menjadi angka utama, sedangkan nilai dolar tersebut hanya perkiraan.

Ben Delo membangun kekayaannya sebagai salah satu pendiri BitMEX, bursa perdagangan derivatif kripto. Sementara Christopher Harborne dikenal sebagai investor di Tether, perusahaan di balik stablecoin yang dipatok terhadap dolar AS.

Meski memiliki hubungan erat dengan industri kripto, kedua donasi tersebut dilaporkan tidak diberikan dalam bentuk mata uang kripto.

Decrypt melaporkan kedua sumbangan dilakukan menggunakan mata uang konvensional. Hal ini menjadi penting karena terdapat laporan yang belum terkonfirmasi mengenai larangan donasi politik menggunakan kripto di Inggris sejak Maret 2026.

Di sisi lain, Reform UK menyebut dana tersebut akan meningkatkan kemampuan kampanye partai.

Juru bicara partai mengatakan kepada BBC bahwa Reform UK kini dapat mempekerjakan hingga 400 manajer kampanye di daerah pemilihan yang menjadi target.

Wakil pemimpin Reform UK, Richard Tice, juga mengatakan dana tersebut dapat digunakan untuk merekrut tenaga di bidang media sosial, kebijakan, dan pengelolaan kampanye.

Besarnya donasi tersebut memicu pertanyaan mengenai pengaruh miliarder terhadap politik Inggris.

Duncan Hames, direktur kebijakan dan program Transparency International UK, mengatakan kepada BBC bahwa dua miliarder yang memberikan total £72 juta dalam waktu kurang dari 48 jam menunjukkan alasan Inggris membutuhkan batas tahunan untuk donasi politik.

Aturan pendanaan politik Inggris sendiri memiliki ketentuan berbeda berdasarkan status donor. Pelaporan menyebut tidak ada batas nominal bagi donor yang berbasis di Inggris. Sementara warga negara Inggris yang tinggal di luar negeri menghadapi batas £100.000, dengan ketentuan serupa direncanakan bagi mereka yang baru kembali ke Inggris.

Belum diketahui apakah status Delo dan Harborne berkaitan dengan batas tersebut.

Ada pula konteks lain berupa penyelidikan polisi terhadap pendanaan Reform UK, yang dibantah partai tersebut. Namun, tidak ada bukti yang menghubungkan penyelidikan itu dengan dua donasi tersebut.

Dengan masuknya dana besar dari kalangan kripto, perhatian kini tertuju pada bagaimana Reform UK akan menggunakan uang tersebut dan implikasinya terhadap perdebatan regulasi kripto di parlemen.