Senat Republik AS Revisi RUU Kripto Jelang Voting Pekan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Senat Republik AS merilis versi revisi undang-undang (RUU) kripto Clarity Act, undang-undang pertama yang mengatur industri kripto tingkat federal, jelang pemungutan suara pekan depan.

Dilansir dari The Block, Jumat (11/9/2026), Senator Cynthia Lummis dan sejumlah anggota Partai Republik merilis 630 halaman RUU, yang direvisi dengan aturan baru mengenai “protokol keuangan terdesentralisasi yang tidak terdesentralisasi” (non-decentralized finance protocols), Kamis (10/9/2026).

"Kami telah memasukkan lebih dari 114 ketentuan terpisah berdasarkan permintaan rekan-rekan Demokrat saya. Hasilnya, RUU ini merupakan produk bipartisan yang kuat,” kata Lummis.

Ia menambahkan, berbeda dengan pembuatan aturan melalui regulasi, undang-undang memberikan solusi jangka panjang bagi industri ini dan melindunginya dari perubahan kebijakan terus-menerus di Gedung Putih.”

Setahun terakhir, Senat AS berusaha meloloskan Clarity Act. Akan diadakan pemungutan suara prosedural awal untuk RUU-nya pada 15 September, bertepatan dengan kembalinya Senat ke Washington, meski dengan waktu terbatas untuk melanjutkan pengesahan.

Clarity Act sendiri menghadapi banyak rintangan untuk sampai ke meja Presiden Donald Trump. Sebelumnya, RUU ini mengalami beberapa kemunduran, seperti perselisihan antara sektor perbankan dan industri kripto mengenai perlakuan terhadap imbal hasil stablecoin, kekhawatiran akan pendanaan ilegal, serta penanganan kekayaan kripto Trump yang terus bertambah, dan kini telah mencapai ratusan juta dolar. Selain itu, terdapat pula isu World Liberty Financial dan memecoin TRUMP.

Juli lalu, Trump menyetujui ketentuan yang melarang pejabat publik, pegawai pemerintah, dan pasangan mereka untuk menerbitkan atau menjadi sponsor aset digital. Ketentuan yang akan ditegakkan Departemen Kehakiman dan berakhir pada Januari 2029 itu menuai kritik Demokrat karena dinilai tidak memadai, sehingga mereka mengajukan versi lain bersama Senator Republik Thom Tillis.

Politico melaporkan Demokrat tidak mendukung versi terbaru RUU, yang padahal krusial agar dapat disahkan. Sementara, RUU tersebut tidak berubah signifikan pada bagian etika dan masih memberikan kewenangan utama penegakan aturan kepada Departemen Kehakiman.

Lengkapnya, RUU terbaru memasukkan aturan non-decentralized finance trading protocols, yang didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang bertindak bersama, memiliki kewenangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kontrak, pengaturan, kesepahaman, hubungan, atau cara lainnya, untuk mengendalikan atau mengubah secara material fungsi, operasional, atau aturan konsensus maupun kesepakatan dari protokol perdagangan keuangan terdesentralisasi.

RUU tersebut memastikan protokol perdagangan non-DeFi tetap diawasi, dan nantinya harus mendaftar ke Commodity Futures Trading Commission (CFTC) selagi dibuatkan aturan bersama Departemen Keuangan AS. Ketentuan ini ditambahkan karena diminta Demokrat, menurut seseorang dari industri kripto kepada The Block.

Revisinya turut memuat ketentuan aturan mengenai DeFi hanya berlaku untuk “transaksi komoditas digital secara spot dan tunai” (spot and cash digital commodity transactions) yang ditujukan pada kekhawatiran pemerintah suku-suku asli Amerika akan dampak Clarity Act terhadap pasar prediksi.

Menurut Lummis, telah dibuat sejumlah klarifikasi terkait aktivitas kripto kredit (credit unions). Ia, yang tidak akan menghadiri Kongres Januari 2027 karena tidak melanjutkan jabatannya, telah berulang kali mengunggah pernyataan di X untuk mendorong pengesahan Clarity Act.

"Clarity Act memungkinkan Amerika Serikat untuk menyusun aturan ini sendiri, alih-alih hanya menyaksikan Singapura atau Uni Emirat Arab yang menyusunnya untuk kita,” tulis Lummis, Rabu (9/9/2026).

"Negara kita memiliki sejarah panjang sebagai pemimpin. Kita tidak boleh memutus tradisi tersebut," ia menambahkan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.