Hakim Andi Ungkap Alasan Nadiem Layak Dibebaskan

Liputan6.com, Jakarta - Hakim Anggota Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Andi Saputra mengungkapkan alas an terdakwa Nadiem Makarim seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan korupsi laptop Chromebook.

Pernyataan tersebut disampaikan Andi dalam dissenting opinion atau pendapat berbeda yang dibacakan saat sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).

Menurut Andi, pembuktian yang diajukan jaksa belum memenuhi standar pembuktian untuk membuktikan keterlibatan Nadiem dalam tindak pidana korupsi.

"Hingga pembuktian selesai, ternyata belum memenuhi asas pembuktian yang paling mendasar, yaitu terpenuhinya minimum dua alat bukti yang memiliki persesuaian langsung (direct evidence), atau setidak-tidaknya alat bukti yang terbukti di persidangan masih bias dan sumir," ujar Andi.

Dia juga menilai sejumlah alat bukti yang diajukan masih lemah, di antaranya potongan percakapan WhatsApp yang tidak utuh, dokumen yang masih dapat diperdebatkan, hingga artikel media yang dijadikan barang bukti.

Dalam pertimbangannya, Andi menyatakan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Nadiem masih mengendalikan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) setelah menjabat menteri maupun memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan perusahaan tersebut.

Andi mengatakan persidangan juga tidak membuktikan adanya aliran uang, gratifikasi, suap, maupun konflik kepentingan yang melibatkan Nadiem.

Lebih lanjut, dia menguraikan bahwa pertemuan Nadiem dengan Google dilakukan secara terbuka di kantor kementerian dan tidak dapat langsung diartikan sebagai bentuk persekongkolan.

Terkait Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021, Andi berpendapat aturan tersebut bukan dibuat khusus untuk pengadaan Chromebook dan tidak mengunci merek tertentu.

"Chrome OS adalah software dan tidak termasuk dalam definisi merek, maka penyebutan Chrome OS dalam Permendikbud bukanlah penguncian terhadap merek tertentu, tetapi merupakan penguncian spesifikasi operating system," katanya.

Ia juga menilai kerugian negara dan dugaan praktik pembentukan harga yang tidak wajar dalam pengadaan laptop tidak otomatis dapat dibebankan kepada Nadiem karena tidak terbukti melakukan intervensi terhadap proses pengadaan maupun menerima keuntungan dari proyek tersebut.

Dalam kesimpulannya, Andi menyatakan tidak terbukti adanya niat jahat (mens rea), perbuatan jahat (actus reus), maupun permufakatan jahat yang melibatkan Nadiem.

"Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider, maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut," ujar Andi.

Dia juga berpendapat, apabila terdakwa dibebaskan, maka hak-hak Nadiem, termasuk pemulihan harkat dan martabat, harus dipulihkan sesuai ketentuan hukum.

"Menimbang bahwa oleh karena terdakwa harus dibebaskan, maka kepadanya juga melekat pemulihan harkat dan martabat pada kedudukan semula, yang termasuk di dalamnya adalah hak untuk dilupakan (right to be forgotten)," tandasnya.