Hal Memberatkan dan Meringankan Vonis Nadiem Makarim

Liputan6.com, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Sidang putusan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa (30/6).

Saat membacakan putusan, hakim membeberkan sejumlah alasan memberatkan maupun meringankan Nadiem.

Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah menyatakan perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, Nadiem yang saat itu menjabat menteri dinilai justru menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya.

“Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya,” kata Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah, Selasa (30/6).

Purwanto mengatakan, majelis hakim juga menilai tindak pidana itu dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar.

Menurut dia, dampak kasus korupsi itu dirasakan luas terhadap penyelenggaraan pendidikan, terutama bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Perbuatan dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujar Purwanto.

Hal lain memberatkan vonis Nadiem adalah kondisi ekonomi terdakwa dinilai sangat berkecukupan sehingga tidak ada alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.

“Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya,” ucap Purwanto.

Meski demikian, majelis hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan terhadap vonis Nadiem. Terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, serta sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi.

Dalam perkara ini, Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider. Selain pidana penjara selama 10 tahun, majelis hakim menjatuhkan denda Rp 1 miliar.

Denda itu wajib dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Bila tidak dibayar, harta atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang. Jika hasilnya tidak mencukupi, denda diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 809.597.125.000.

Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda terpidana. Jika aset yang dimiliki tidak mencukupi, hukuman itu diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Majelis turut menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana dijatuhkan.

"Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan," ujar dia.