Momen Tegang Usai Vonis Nadiem, Pengacara Protes Hakim

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim.

Sebelum menutup sidang pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah mengingatkan, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum memiliki hak yang sama untuk menempuh upaya hukum apabila tidak sependapat dengan putusan tersebut.

"Demikian terhadap putusan yang telah kami jatuhkan, baik penuntut umum, advokat, dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum jika tidak sependapat," kata dia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Hakim Purwanto juga menyampaikan salinan lengkap putusan akan diserahkan kepada para pihak pada keesokan harinya. Menurut dia, putusan tersebut juga akan diunggah sehingga dapat diakses oleh masing-masing pihak.

"Dan untuk putusan, diawal kami sampaikan, bahwa putusan ini sudah lengkap, dan akan kami serahkan besok, sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian, untuk putusan hari ini dinyatakan selesai, dan ditutup," ungkap dia dan kemudian mengetuk palu tanda sidang ditutup.

Saat majelis hakim beranjak meninggalkan ruang sidang, tim kuasa hukum Nadiem mengajukan interupsi.

"Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya," kata salah satu kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir.

Majelis hakim pun tak menghiraukan, interupsi tersebut dan terus melangkah menuju pintu keluar.

"Loh kenapa mesti buru-buru yang mulia, takut ya? Wah gawat ini, ini kan hak kita untuk menyatakan," tutur Ari.

Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024 divonis 10 tahun penjara. Nadiem sebelumnya didakwa terlibat korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek pada 2019–2022, dengan kerugian negara mencapai Rp 2,18 triliun.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana 10 tahun," kata Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Selain pidana penjara, Nadiem juga dikenakan denda Rp 1 miliar.