Jaksa Tolak Dalil Nadiem Mengaku Pemegang Saham Minoritas GoTo

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuding mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, sengaja menyembunyikan kendali besarnya terhadap keputusan korporasi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) atau GoTo dan PT Gojek Indonesia.

Langkah penyamaran tersebut dinilai dilakukan untuk memetik manfaat ekonomi secara terselubung di balik proyek pengadaan Chromebook.

Tudingan menohok itu disampaikan jaksa melalui pembacaan replik atau jawaban atas nota pembelaan (pleidoi) Nadiem dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) periode 2019-2022 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Jaksa secara tegas menolak dalil kubu Nadiem yang mengklaim tidak memiliki konflik kepentingan terkait investasi Google ke PT AKAB.

Menurut jaksa, Nadiem menyamarkan kendalinya atas raksasa teknologi tersebut melalui instrumen surat kuasa irrevocable atau permanen yang diberikan kepada Andre Soelistyo dan Kevin Bryan Alwi.

Hak suara Nadiem diwakili oleh keduanya, namun setiap keputusan makro atau aksi korporasi wajib dilaporkan kembali dan mendapatkan persetujuan langsung dari Nadiem selaku pemegang saham founder.

"Surat kuasa irrevocable tersebut bukanlah instrumen untuk memutus konflik kepentingan, melainkan instrumen untuk menyembunyikan kendali sembari tetap memetik manfaat ekonomi,” tegas jaksa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jaksa membeberkan bahwa posisi Nadiem di dalam struktur tersebut dikenal dengan istilah directing mind. Kondisi ini merujuk pada situasi di mana seseorang secara formal tampak telah melepaskan jabatan publik atau korporasi, tetapi secara substantif di belakang layar tetap bertindak sebagai pengendali yang sesungguhnya.

Fakta tersebut dinilai jaksa telah terungkap secara terang benderang di persidangan lewat keterangan di bawah sumpah oleh saksi Andre Soelistyo dan Kevin Bryan Alwi. Keduanya menerangkan bahwa dalam menentukan nilai saham bagi investor baru, mereka tetap melapor dan meminta persetujuan Nadiem yang memiliki hak mutlak untuk menyetujui atau menolak.

Oleh karena itu, jaksa meminta hakim menolak dalil pembelaan Nadiem yang mengaku hanya sebagai pemegang saham minoritas tanpa kendali karena dinilai memutarbalikkan fakta.

Di samping membongkar status kendali terselubung tersebut, JPU juga mengkritik kemasan pleidoi Nadiem Makarim pada 2 Juni 2026 lalu yang dianggap terlalu puitis dan dipenuhi kutipan filsuf namun miskin substansi hukum.

Jaksa menilai retorika indah yang dibangun kubu terdakwa gagal menggoyahkan bukti-bukti yang telah tersaji di persidangan.

“Secara keseluruhan materi pembelaan tersebut, sekalipun disusun dengan retorika yang memukau, kutipan para filsuf yang menggugah, dan bahasa yang puitis, pada hakikatnya sama sekali tidak menyentuh inti pembuktian dan tidak mampu menggoyahkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap secara terang benderang,” kata jaksa.

Jaksa menuding penasihat hukum Nadiem sengaja melakukan atomisasi atau memotong-motong setiap perbuatan pidana terdakwa agar terkesan berdiri sendiri secara terpisah dari rangkaian kejadian yang utuh. Menutup repliknya, penuntut umum menegaskan tetap berpegang teguh pada surat tuntutan awal dan meminta majelis hakim menolak seluruh dalil pembelaan dari kubu mantan Mendikbudristek tersebut.